BPD Harus Jadi Penyalur KUR Paling Efektif
YOGYAKARTA (27 Desember): Bank Pembangunan Daerah (BPD) merupakan mitra strategis pemerintah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem Subardi menilai BPD memiliki infrastruktur yang lengkap di daerah. Namun, Subardi mengungkapkan belum banyak BPD yang mengambil fokus peruntukan penyaluran KUR.
Dalam kunjungan kerja pada reses masa sidang I DPR RI di Yogyakarta, Subardi menekankan BPD di Yogyakarta dapat merealisasikan KUR sebagai program pemerintah dalam mendorong usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
“Saya melihat BPD sangat potensial untuk fokus pada UMKM. Saya mengusulkan bagaimana caranya agar BPD dapat memberi manfaat yang besar bagi masyarakat DIY. Daerah ini memiliki potensi sumberdaya alam (SDA) dan sumberdaya manusia (SDM) yang luar biasa, maka mari kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan semangat membangun DIY,” kata politisi NasDem itu dalam pertemuan dengan BPD DIY di Yogyakarya, Kamis (26/12).
Menurut Legislator NasDem tersebut, peran perbankan dalam distribusi KUR harus diiringi dengan peran fasilitasi. Misalnya, hal itu direalisasikan dengan proses pendampingan khusus.
Sebagai anggota DPR RI Subardi berharap dapat menjadi bagian dalam proses mempercepat berjalan efektifnya pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satunya memaksimalkan fungsi pengawasan distribusi dan efektivitas subsidi pemerintah.
“Meskipun bukan merupakan bank BUMN, BPD diberi tanggung jawab menyalurkan uang negara berupa dana KUR kepada masyarakat, meski tidak besar jumlahnya,” kata anggota Komisi VI DPR RI itu.
Dalam pertemuan tersebut, Direktur Utama BPD DIY, Santoso Rohmad menjelaskan implementasi penyaluran dana KUR BPD DIY pada 2019 terbesar disalurkan untuk kredit produktif berupa UMKM. Dari anggaran Rp350 miliar BPD telah berhasil menyalurkan sekitar Rp322 miliar kredit UMKM kepada 5.030 orang debitur.
"Ini berarti penyerapan anggaran UMKM 2019 oleh BPD mencapai lebih dari 80 persen," ungkapnya.
Untuk memaksimalkan penyerapan UMKM, saat ini BPD DIY tengah mengembangkan sarana dan prasarana penunjang. Seperti, UKM center sebagai sarana pelatihan dan workshop bagi debitur UMKM untuk meningkatkan kemampuan usaha baik terkait perhitungan bank, marketing, dan packaging.
BPD DIY juga memiliki program pasar lelang sebagai dukungan untuk pelaku UMKM dalam memasarkan produknya. Selain itu, BPD secara rutin membangun kerja sama dengan pihak lain juga dalam upaya membuka akses pasar seluas-luasnya bagi produk UMKM.
Mendengarkan penjelasan tersebut, Subardi menyampaikan rasa optimisme BPD akan membawa peran signifikan bagi perkembangan UMKM di DIY.
"Jika penerima KUR memanfaatkan dengan baik dana KUR yang diberikan, dan penyalur dalam hal ini BPD memantau dengan serius, maka UMKM di DIY akan memiliki daya saing yang tinggi," jelasnya.
Ia berharap peran BPD benar-benar dapat membina UMKM dari kecil, sehingga dalam tempo beberapa tahun dapat dilihat secara indikator naik kelas menjadi usaha menengah.
"Setelah itu, tentu saja harus dibuktikan dengan menjadi usaha skala besar. Hal ini bisa terwujud jika upaya stimulasi pemerintah lewat KUR dapat dikelola dengan baik dan benar,” ujar Subadi.
Subardi mengatakan bahwa penjelasan yang dia kemukakan bukanlah sebuah teori, melainkan pernah ia lakukan sejak 40 tahun silam.
Subardi merupakan pengusaha daerah yang memulai usahanya dari nol. Dalam praktik usahanya, dia mengaku sering meminjam uang dari perbankan.
"Pengalaman saya dibandingkan dengan rekan-rekan dulu, saya fokuskan dana dari perbankan untuk pengembangan usaha. Tanpa fokus, mustahil kesuksesan dapat diraih," tuturnya.
Senada dengan hal tersbut Santoso Rohmad mengatakan meskipun BPD adalah bank daerah, 90% asetnya berasal dari nasabah. Sedangkan 50% merupakan kredit produktif termasuk UMKM.
"Ini mengindikasikan kepercayaan masyarakat Yogyakarta kepada BPD sangat tinggi. Termasuk pernah menjadi jalan bagi pengembangan usaha pengusaha lokal seperti Pak Subardi," kata Santoso.
Sebagai anggota Komisi VI DPR RI yang memiliki kepedulian terhadap UMKM, Subardi mengatakan UMKM merupakan penggerak perekonomian nasional. Untuk itu butuh pengawasan dan pendampingan agar produk UMKM dapat memiliki daya saing dan daya jual yang tinggi.
“Aspirasi yang kami dapatkan akan kami teruskan dan tindaklanjuti di parlemen agar memiliki manfaat bagi masyarakat terutama pelaku UMKM, sehingga dapat meningkatkan daya saing,” kata Mbah Bardi sapaan akrab Subardi.*
