January 2020

 Komisi II DPR RI berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lebih profesional bekerja. Etos kerja profesional itu bisa meminimalisasi tindakan saling lapor antara KPU dan Bawaslu.

Awal tahun 2020 ini Indonesia dilanda berbagai musibah, mulai dari banjir hingga tanah longsor di beberapa daerah. Anggota Komisi VIII DPR RI dari NasDem Lisda Hendrajoni menyampaikan keprihatinannya untuk para korban bencana.

 Anggota Komisi X DPR RI Rico Sia dari Fraksi NasDem menilai Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan dan Kebudayaan No.45 Tahun 2019 tidak sejalan dengan isi UU No. 20 Tahun 2003 tengtang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

 Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menyatakan pihaknya menyambut baik usulan yang hendak menaikkan ambang batas masuk parlemen menjadi 5% dari yang sebelumnya sebesar 4%. Bahkan, Partai NasDem telah mengusulkan untuk menaikkan PT hingga 7,5%.

Persoalan pelayanan publik menjadi keluhan masyarakat. Yang menonjol adalah masalah pertanahan, identitas penduduk atau KTP (Kartu Tanda Penduduk) , dan tenaga honorer.

Pada rapat paripurna ke 7 Masa Sidang II Tahun Sidang 2019-2020 DPR RI membahas permasalahan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Mulai dari akurasi daftar pemilih tetap (DPT) hingga integritas KPU pasca OTT komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya menjanjikan kepada para serikat pekerja yang melakukan audiensi ke DPR RI, Senin (13/1), untuk bersama-sama  membahas Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja.

Keinginan SoftBank Corp menginvestasikan dana untuk rencana pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur disambut baik anggota Komisi VI DPR RI Nyat Kadir.

Partai NasDem  mendukung penuh penyelesaian masalah Jiwasraya melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus).  Fraksi NasDem juga mendorong fraksi-fraksi lain di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar pansus ini segera dibentuk.