Masalah KTP Jangan Ganggu Pilkada Serentak 2020

Getting your Trinity Audio player ready...

PASURUAN (14 Januari): Persoalan pelayanan publik menjadi keluhan masyarakat. Yang menonjol adalah masalah pertanahan, identitas penduduk atau KTP (Kartu Tanda Penduduk) , dan tenaga honorer.

Hal itu dikemukakan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman, Senin (13/1) setelah menjalani masa reses di daerah pemilihannya di Jawa Timur II yang meliputi Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo beberapa waktu terakhir.  

Menurut mantan Sekretaris DPW NasDem  Jawa Timur itu, masalah-masalah itu memang paling sering ditemukan di lapangan. Makanya, politisi NasDem itu memastikan setiap keluhan masyarakat, tidak hanya ditampung tetapi akan langsung ditindaklanjuti kepada aparat terkait.  Apalagi, secara umum keseluruhan masalah ini masih terkait dengan mitra kerjanya di Komisi II DPR.

Amin yang pernah menjabat Walikota Pasuruan dua periode, pada tahun 2000-2010 itu secara khusus meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar segera menuntaskan masalah KTP tersebut. Dia tidak ingin gara-gara KTP membuat tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 menjadi terganggu.

“Secara umum pelayanan publik saja yang dikeluhkan masyarakat. Salah satunya mengenai masalah pertanahan, selain KTP, dan tenaga honorer,” kata mantan Ketua DPRD Kota Pasuruan itu.(*)