Gandeng UMKM untuk Stabilitas Ekonomi
JAKARTA (17 Januari): DPR RI memertanyakan komitmen tindak lanjut dari Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) dan Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) dalam menggandeng UMKM untuk mengembangkan ekonomi syariah supaya dapat mengembalikan stabilitas ekonomi.
Hal itu ditanyakan anggota Komisi XI DPR RI Satori saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), di kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (14/1) yang membahas evaluasi situasi ekonomi 2019 dan outlook 2020.
Menurutnya, pada kondisi ekonomi Indonesia saat ini yang tengah goyang atas kasus Jiwasraya dan Asabri, penting untuk melihat komitmen dalam memajukan ekonomi, sesuai pesan Wakil Presiden Ma'ruf Amin kepada AEI dan APEI pada waktu lalu.
"Beberapa bulan lalu pernah ada imbauan dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin bahwa Asosiasi Emiten harus turut mendorong, menggandeng UMKM dalam mengembangkan ekonomi syariah. Sudah sejauh mana itu berjalan?" tanya legislator Partai NasDem itu.
Selanjutnya anggota DPR RI Dapil Jawa Barat VIII itu menitikberatkan pada kondisi investasi saham yang memiliki risiko cukup tinggi. Oleh sebab itu dia meminta penjelasan bagaimana mengembalikan ekosistem dan membangun kembali kepercayaan publik.
"Berapa standar ukur orang tertarik untuk membeli saham, bagaimanakah cara memunculkan kepercayaan bagi investor agar mau berinvestasi? Apakah dibutuhkan adanya proteksi jika tiba-tiba saham anjlok, apakah tidak ada penjaminan? Jika ada berapa yang dijaminkan dari nilai investasi?" ungkap Satori.
Dia pun mendasari pertanyaan itu, karena mulai bermunculannya kasus-kasus 'saham gorengan'.
Sebagai anggota dewan yang memiliki fungsi legislasi maka perlu adanya perbaikan, supaya dapat memberikan proteksi atau jaminan kepada investor.
Menanggapi pertanyaan tersebut Wakil Ketua Umum AEI Bobby Gafur mengungkapkan secara tuntas jelas dan terbuka terkait kasus industri keuangan (Jiwasraya dan Asabri).
Untuk mengembalikan kepercayaan publik, kata dia, maka pemerintah dan penegak hukum harus membuktikan bahwa ada penegakan hukum yang adil, dengan mengungkap seluruh oknum yang terlibat.
"Dari situlah kita bisa mencoba membangun kembali ekonomi. Pemerintah harus hati-hati tangani kasus ini, harus jelas dan terbuka. Karena kalau tidak, kepercayaan investor ke pasar bisa kabur semua," pungkasnya.(BA/*)
