Pertamina Harus Kaji Metode Penyaluran LPG 3 Kg
JAKARTA (17 Januari): Komisi VII DPR RI meminta pemerintah tidak melepas harga LPG 3 kg sesuai harga pasar sebelum ada hasil dari kajian yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero).
Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto mendesak agar Pertamina mengkaji metode penyaluran subsidi LPG 3 kg yang efektif. Hal ini berkaitan ketika subsidi tertutup diberlakukan, maka akan ada penyesuaian harga jual di masyarakat, sebab subsidi akan langsung diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan agar tepat sasaran.
Hal tersebut, menurut dia, sebenarnya sejalan dengan DPR yang ingin agar subsidi dilakukan tertutup.
Sebab selama ini subsidi diberikan kepada barang atau tabungnya, sehingga semua masyarakat bukan hanya golongan miskin yang berhak menerima subsidi pun masih ikut mengonsumsi.
Oleh karenanya, tambah Sugeng, dibutuhkan pula pendataan yang akurat dan terkini terkait para penerima subsidi.
"Jangan dulu diputuskan, jangan dulu ada kebijakan soal menaikkan subsidi sebelum kajian dari Pertamina tuntas," kata Sugeng kepada wartawan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Jumat (17/1).
Polisi NasDem ini mengatakan gas merupakan bagian yang penting dalam kehidupan masyarakat. Artinya apabila harganya dinaikkan maka akan berdampak pada kehidupan mereka.
"Karena kenaikan biaya hidup pasti menaikkan angka kemiskinan. Ini yang sedang dijaga," jelas Sugeng.
Sebelumnya, pemerintah berencana mengendalikan penyaluran subsidi LPG 3 kg secara tertutup agar lebih tepat sasaran melalui pembatasan dan penerapan harga sesuai dengan keekonomian pasar.
Sekretaris Jenderal Kmeneterian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial mengatakan LPG 3 kg merupakan salah satu komponen subsidi terbesar yang mengandalkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kita ingin mengendalikan, karena itu salah satu kontribusi subsidi terbesar di republik ini," kata Ego.
Ego mengatakan saat ini Kementerian ESDM tengah membangun sistem untuk mendistribusikan subsidi tertutup tersebut. Mekanisme subsidi tertutup yakni langsung disalurkan pada masyarakat yang memang berhak membutuhkan. Sebab saat ini pengguna LPG tabung melon tidak dibatasi, artinya masyarakat yang mampu saat ini masih bisa mengonsumsi LPG 3 kg.
Dalam skema awal subsidi tertutup yang dirancang tahun lalu, masyarakat yang layak mendapatkan elpiji subsidi akan membeli sesuai harga keekonomian namun selisih dari harga keekonomian dan harga yang disubsidi akan ditransfer melalui kartu-kartu bantuan sosial.
Namun untuk mekanisme terbaru di tahun ini, pemerintah masih belum menentukan metode pemberian subsidi yang dimaksud.
Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Djoko Siswanto mengatakan dari uji coba yang sudah dilakukan, PT Pertamina (Persero) melaporkan subsidi tertutup dengan teknologi QR code yang paling efektif. Nantinya, melalui teknologi, pembelian LPG bersubsidi oleh masyarakat tidak mampu dapat terekam. Selanjutnya, dana subsidi akan langsung dikirimkan ke QR code ini.
“Nanti bisa dicek kalau orang miskin rata-rata beli tiga tabung, kalau lebih (pembeliannya) nanti bisa dicek. Jadi bisa dilihat mana masyarakat yang berhak dan tidak,” ujar Djoko.(Medcom/*)
