Semua Pihak Harus Lebih Jujur Mengakui Kekurangan
MAMUJU (21 Januari): Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) merupakan wilayah termiskin dari 34 provinsi di Indonesia. Selain itu Sulbar juga menempati posisi kedua dalam masalah stunting setelah Nusa Tenggara Timur (NTT).
Itu merupakan hasil riset Prakarsa mengenai Indeks Kemiskinan dalam Perspektif Multi Dimensi (kesehatan, Pendidikan, Standar Hidup).
Wakil Ketua DPRD Sulbar dari NasDem, Abdul Rahim mengemukakan itu saat menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk “Sulawesi Barat dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Stunting” yang diselenggarakan di Mamuju, Sulbar, Senin (20/1).
“Kenyataan ini mengharuskan pemangku kebijakan untuk secara serius mengevaluasi perencanaan dengan seluruh program kegiatan (AKSI) yang dilakukan selama ini. Jangan-jangan perencanaan pembangunan justeru tidak menukik menjawab problem mendasar di tengah masyarakat selama ini,” kata politisi NasDem itu.
Abdul Rahim berharap forum–forum diskusi seperti itu menjadi langkah positif. Dengan data dan fakta, semua pihak harus lebih banyak “bercermin diri” agar bisa lebih jujur mengakui kekurangan yang ada, untuk selanjutnya melakukan evaluasi secara fundamental.
Diperlukan juga implementasi dalam bentuk kebijakan yang lebih visible dan progresif, mengingat itu persoalan serius yang memerlukan kesadaran dan komitmen kuat dari semua penentu kebijakan dan para stakeholder yang ada.
“Dengan posisi tertinggi dari Indeks Kemiskinan Multi Dimensi tersebut serta posisi nomor dua tertinggi dalam hal stunting, mengharuskan kita untuk melakukan pemetaan dengan cepat, tepat dan cermat, berdasarkan informasi prevalensi yang ada,” tegasnya.
Politisi NasDem ini juga menyatakan, salah satu yang sangat diharapkan adalah hadirnya program terintegrasi atau multi sektoral yang menjadi tanggung jawab bersama yang harus dikeroyok melalui program kegiatan yang saling menguatkan di antara Operasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kita mendorong para OPD agar lebih memaksimalkan monitoring dan evaluasi di level paling bawah, agar kita benar-benar bisa menemukan di mana dan penyebab terjadinya titik grounded,” tegas Abdul Rahim.
Selain itu Bappeda harus lebih piawai dalam menyinergikan seluruh program kegiatan di tingkat OPD, agar bisa lebih fokus dan terukur dalam mencapai target. (*)
