Fraksi NasDem-PKS Saling Koordinasi Soal Omnibus Law
JAKARTA (30 Januari): Sehari setelah kunjungan balasan DPP PKS ke DPP NasDem, giliran Fraksi NasDem DPR menerima kunjungan Fraksi PKS DPR pada Kamis (30/1) sebagai tindak lanjut Silaturahmi Kebangsaan membangun kesamaan persepsi secara teknis.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR Rachmad Gobel saat menerima rombongan Fraksi PKS DPR, di ruang Fraksi NasDem DPR Lt 22 Gedung Nusantara I, Senayan Jakarta.
"Saya mewakili pertemuan kali ini, karena pimpinan fraksi sedang ada kegiatan. Tapi esensinya tetap. Pertemuan ini untuk membangun hubungan Silaturahmi Kebangsaan antara Fraksi NasDem dengan PKS. Itu intinya," kata Rachmad Gobel seusai pertemuan.
Ketua Fraksi NasDem DPR Ahmad Ali berhalangan hadir karena sedang berada di luar kota.
Legislator Partai NasDem itu mengatakan, dari pertemuan itu banyak yang dibahas. Salah satunya tentang Omnibus Law. Menurutnya antara NasDem dan PKS telah sepakat untuk mengedepankan kepentingan rakyat.
"Omnibus Law itu yang penting adalah kepentingan masyarakat. PKS melalui oposisinya maupun NasDem dengan koalisinya, itu yang kita bahas. Karena NasDem selalu berpikir ke depan untuk kepentingan bangsa dan negara," ujar Legislator NasDem dari Dapil Gorontalo tersebut.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini. Dia mengaku senang bisa diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Fraksi NasDem Rachmad Gobel.
"Kami bangga diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR Pak Rachmad Gobel. Intinya adalah pertemuan ini tidak mengurangi esensi dari tujuan kita. Ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang kemarin kita bicara lebih teknisnya," ungkap Jazuli.
Dari hasil pertemuan tersebut, Jazuli menegaskan pihaknya yakin NasDem tidak akan mengorbankan kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, penting adanya saling koordinasi untuk Omnibus Law.
"Salah satunya tentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Ini cukup banyak pertentangan. Tetapi secara prinsip tujuan kita untuk memperhatikan kepentingan buruh dan pemilik modal," pungkasnya.
Sampai saat ini DPR RI masih menunggu draft Omnibus Law yang sedang disusun pemerintah.(BA/*)
