Maluku Minta Tambah Kapal Pengawas Cegah Illegal Fishing
JAKARTA (7 Februari): Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem Abdullah Tuasikal mengatakan potensi hasil laut di Maluku sangat besar. Namun saat ini pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terlalu terfokus ke wilayah Natuna.
"Illegal fishing juga terjadi di wilayah perairan Maluku," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan KKP di Jakarta, Kamis (6/2).
Legislator NasDem itu menjelaskan bahwa tingginya aktivitas penangkapan ikan secara ilegal di wilayah Maluku terjadi karena kurangnya kapal pengawas.
"Saya mengusulkan tolong ditambah kapal pengawas yang kapasitasnya lebih besar," tegas anggota Dewan dari Dapil Maluku itu.
Abdullah Tuasikal juga memberikan dukungan terhadap program KKP dalam meningkatan kualitas sumberdaya manusia, sarana pasarana untuk mencegah illegal fishing.
“Potensi wilayah perairan Indonesia ini sangat luas. Kuncinya ada di pengawasan. Harus ada peningkatan kualitas SDM selain pembangunan sarana dan prasarana,” katanya.
Terkait bantuan dari KKP, Abdullah menilai selama ini cukup banyak. Namun, ia menekankan pentingnya dana bergulir harus memiliki kejelasan pergulirannya setiap tahunnya.
"Di Maluku itu ada delapan kabupaten dan kota yang menjadi lokasi LPMUKP (Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan), namun pendamping dari KKP hanya tiga orang. Bagaimana tiga orang mau mendampingi ribuan nelayan yang ada di delapan kabupaten/kota tersebut," kata Tuasikal.
Ia juga menyinggung Permen-KP No 4 Tahun 2015 soal moratorium di Perairan Banda pada bulan Oktober-Desember yang dinilai menyusahkan masyarakat.
"Usul saya dicabut saja permennya. Kalau tidak dicabut, nanti saya saja yang jadi pengawas di Banda untuk awasi ada tidak ikan tuna sirip kuning yang dijual keluar selama Oktober-Desember. Nanti saya akan laporkan ke pimpinan," tandasnya.(*)
