Distribusi Lokal BBM di Papua Perlu Libatkan Penduduk Asli
JAKARTA (17 Februari): Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) didesak agar melibatkan orang asli Papua (OAP) sebagai distributor lokal BBM di Papua.
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi NasDem, Ina Elisabeth Kobak mengemukakan itu dalam rapat dengar pendapat Komisi VII DPR RI dengan BPH Migas di Jakarta, Rabu (12/2).
"Fungsi BPH Migas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi BBM yang ditetapkan pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah NKRI serta meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri," ujar Elisabeth.
Menurut Legislator NasDem dapil Papua tersebut, fungsi pengawasan yang dilakukan BPH Migas untuk daerah Papua sampai saat ini masih kurang maksimal. Karena saat ini di pegunungan Papua atau daerah yang sulit terjangkau, harga BBM per liter bisa mencapai Rp50.000..
"Orang asli Papua juga harus dilibatkan sebagai distributor BBM dalam bentuk CSR secara aktual yang sangat berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat Papua. Selain itu juga bisa membuka peluang baru bagi generasi muda Papua yang juga memiliki semangat berwirausaha," tambahnya.
Perlunya melibatkan OAP sebagai distributor BBM sangat penting, karena ada beberapa daerah di Papua, seperti di Nduga, yang saat ini mengalami krisis BBM karena berbagai permasalahan yang ada sehingga berdampak juga pada sektor hilirisasi migas.
"Pemerintah harusnya bisa merespon dengan memberdayakan orang asli Papua untuk masuk menjadi satu siklus dalam proses distribusi BBM sampai pada konsumen,’’ katanya.(HH/*)
