Pemerintah Harus Siapkan Paket Kebijakan Lintas Sektoral
JAKARTA (18 Maret): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung meminta pemerintah menyiapkan paket kebijakan yang sifatnya lintas sektoral guna menghadapi dampak Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia.
"Sejauh ini, kebijakan dikeluarkan masing-masing menteri, sehingga terbatas di sektornya sendiri dan tidak memberikan kejelasan di tengah ketidakpastian dampak Covid-19 pada perekonomian Indonesia," ujar Martin di Jakarta, Rabu (18/3).
Menurut anggota DPR dari Dapil Sumatera Utara (Sumut) II itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, dan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani harusnya mengeluarkan surat edaran berisi kebijakan menyangkut bidang tugasnya masing-masing.
"Kebijakan Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020, misalnya, hanya mencakup soal ketenagakerjaan tanpa ada skema insentif bagi dunia usaha agar mereka mampu menjalankan kebijakan kerja dari rumah. Skema insentif itu wewenang Menkeu, sehingga sebaiknya Menaker dan Menkeu bersama-sama membuat paket kebijakan," katanya.
Lebih lanjut, Legislator Partai NasDem itu mengatakan, bahwa berbagai negara saat ini sudah mengeluarkan paket kebijakan, seperti Singapura, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Paket kebijakan Singapura, misalnya, mencakup insentif bagi pekerja kesehatan dan pelayanan dasar yang harus tetap bekerja, penangguhan pajak bagi pelaku usaha pariwisata, dan bantuan langsung tunai bagi keluarga yang tidak mampu dan memiliki anak di bawah usia 21 tahun.
"Paket kebijakan yang interdepartemental atau lintas sektoral akan memberikan kejelasan bagi publik, khususnya dunia usaha dan pekerja, sehingga kebijakan kerja dari rumah bisa dijalankan dan mengurangi ketidakpastian akibat dampak Covid-19 saat ini," pungkas Martin.(HH/*)
