Ekonomi Membaik bila Masyarakat Sehat
JAKARTA (2 April): Anggota Komisi IV DPR RI, Fauzi H Amro menilai kebijakan Pemerintah yang akan melarang masyarakat mudik lebaran tahun ini akan kurang efektif bila tidak dibarengi dengan karantina wilayah. Upaya pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus Corona (Covid-19) perlu didukung. Hanya saja kebijakannya parsial dan tidak efektif.
Karantina wilayah sangat efektif untuk melarang mobilitas orang untuk keluar masuk sebuah wilayah.
“Jadi, mobil-mobil, bus akan dihentikan kecuali angkutan logistik, kesehatan, dan energi. Tidak ada peluang orang untuk mudik, sehingga penyebaran virus Corona bisa dikendalikan,” kata Legislator NasDem itu dalam rilisnya, Rabu (1/4).
Fauzi menyayangkan usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal karantina wilayah tetapi ditolak Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan sebagai pelaksana Menteri Perhubungan. Karena, usulan karantina wilayah ditolak, akhirnya banyak orang mudik duluan ke kampung halamannya.
“Pemerintah Pusat terkesan lebih mengutamakan kepentingan ekonomi ketimbang menyelamatkan masyarakat di tengah wabah Corona. Pemerintah seharusnya memprioritaskan penyelamatan dan melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari wabah virus Corona,” nilai Fauzi.
Anggota Fraksi NasDem DPR RI ini berharap, warga yang sudah mudik tidak menyebarkan virus kepada keluarganya di kampung halaman. Soal kepentingan ekonomi, sambung Fauzi, itu akan membaik dengan sendirinya, bila kesehatan masyarakat terjamin. Mengutip pernyataan Presiden Ghana, ekonomi bisa dibangkitkan, tapi orang meninggal tidak bisa dihidupkan kembali.
Dengan status darurat kesehatan yang baru diumumkan Presiden Jokowi, lanjut alumnus IPB itu, masyarakat tak perlu risau bakal ada darurat sipil. Karena negara Indonesia bukan dalam situasi perang, tapi sedang menghadapi wabah penyakit.
“Sudah tepat Pak Jokowi menetapkan status darurat kesehatan. Itu konkret dan perlu dikawal implementasinya," ujar anggota DPR dari dapil Sumatera Selatan (Sumsel) I itu.
Sedangkan soal kebijakan menggratiskan tarif listrik selama tiga bulan ke depan untuk kelas daya listrik 450 VA dan mendiskon 50% yang berdaya 900 VA, menurut Fauzi kurang tepat.
"Saat ini kebanyakan masyarakat kita sudah beralih menggunakan token listrik atau listrik prabayar,” katanya.
Ia juga mengomentari paket kebijakan penambahan jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Dikatakan, tanpa menegasikan kebijakan tersebut, sebaiknya pemerintah fokus saja pada penanganan dan pencegahan Covid-19.
Energi pemerintah difokuskan saja untuk penanganan Covid-19, mulai dari bagaimana mencegah penyebaran virus Corona dan menangani orang-orang yang terpapar Corona, termasuk keperluan tenaga medis, yang tiap hari berdasarkan data nasional yang dirilis Tim Gugus Tugas Penanganan Corona, terus bertambah.
Per Selasa (31/3) kasus positif Corona sudah mencapai 1.528 orang.(*)
