Hak Pendidikan Anak Harus Efektif Terpenuhi
TERNATE (2 April): Fraksi NasDem DPRD Kota Ternate, Maluku Utara, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan Kota Ternate, agar lebih proaktif dan jeli merumuskan kebijakan pendidikan bagi para siswa dan guru dalam masa perpanjangan status darurat virus corona (Covid-19) di Kota Ternate sampi bulan April, bahkan kemungkinan Mei 2020.
"Meskipun arahan sistem belajar mengajar menggunakan medium teknologi informasi, akan tetapi perlu dievaluasi juga karena tidak semua siswa dan orang tua yang sedang belajar di rumah, memiliki akses teknologi, akses internet serta fasilitasnya. Begitu juga dengan para pengajar guru, tidak semua guru juga melek teknologi," ujar Ketua Fraksi NasDem DPRD Ternate, Nurlaela Syarif, Rabu (1/3).
Nurlaela menyebutkan, karena hal tersebut, dirinya mendorong agar dinas pendidikan fokus dan serius terkait dengan mekanisme dan sistem belajar mengajar jarak jauh yang tepat, efektif dan berkeadilan.
Anggota Komisi III Bidang Pendidikan DPRD Kota Ternate ini mengatakan, selain menggunakan teknologi perlu juga ada upaya manual dengan cara menginventarisasi kondisi siswa dan guru.
"Kami mengusulkan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) direvisi juknisnya agar bisa menfasilitasi para guru membeli pulsa data internet atau pulsa untuk telepon agar para guru bisa memantau dan berkomunikasi dengan orang tua untuk memantau perkembangan sistem belajar mengajar di rumah," tuturnya.
Srikandi NasDem ini menegaskan, persoalan tersebut merupakan masalah serius, karena anak-anak jika dirumahkan dikhawatirkan akan lebih banyak bermain gadget atau HP atau menonton televisi.
Nurlaela juga mengikhtiarkan agar masa perpanjangan darurat Covid-19, pelayanan atas hak-hak atas mendapatkan pendidikan yang layak bagi anak di seluruh sekolah dan setiap tingkatan dapat berlangsung optimal.
"Saya berpikir, bagaimana anak-anak sekolah yang orang tuanya bermata pencaharian tidak tetap seperti tukang ojek, buruh, petani dan lain-lain, kasihan apakah mereka bisa mengikuti mekanisme belajar model ini, Pemkot harus berpikir hal-hal yang paling mendasar sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat kita, apalagi yang ekonomi lemah," pungkasnya.(HH/*)
