Menteri Diminta Fokus Hadapi Covid-19
JAKARTA (8 April): Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie meminta para menteri tidak berkonflik tetapi fokus bekerja dalam upaya mitigasi pademi virus corona (Covid-19).
“Saya berharap menteri di internal kabinet tidak berkonflik. Saya kira hal yang tidak yang perlu, jangan dikonflikkan,” kata Syarif, Minggu (5/4).
Menurut Legislator NasDem dari Kalimantan Barat (Kalbar) itu, bila ada perbedaan persepsi di antara menteri maka sebaiknya dikoordinasikan terlebih dahulu di internal. Dia mencontohkan, seperti perbedaan pandangan antara Menkumham Yasonna Laoly dan Menko Polhukam Mahfud MD, terkait persoalan pembebasan narapidana termasuk narapidana korupsi yang sudah berusia lanjut.
Dia mengatakan, karena ini berkaitan dengan keputusan politik maka seharusnya dikoordinasikan dan dikaji dulu.
“Ini kan di bawah koordinasi Menko Polhukam, harusnya dikoordinasikan dulu kira-kira kebijakan itu tepat atau tidak, membawa rasa keadilan atau tidak. Kalau misalnya Menko Polhukam tidak setuju, panggil menterinya (Menkumham), tidak perlu diekspose,” imbuhnya.
Selain itu, kata Syarif, polemik yang terjadi antara Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu tidak perlu dibesar-besarkan. Menurutnya, bisa saja dalam kondisi seperti sekarang ini orang dalam kecemasan, sehingga menyampaikan berbagai persepsi yang berbeda.
“Itu kan persepsi masyarakat, sehingga ada hal-hal yang mungkin terlepas dalam bicaranya, dan akhirnya diperbesar dan memperkeruh suasana. Jadi, sebaiknya persoalan yang ada diselesaikan dengan baik,” kata Syarif.
Legislator NasDem Dapil Kalbar I itu menyarankan, sebaiknya sekarang semua fokus bekerja membantu Presiden Jokowi dalam upaya menangani Covid-19. Terlebih lagi, ujar dia, sekarang ini sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
Syarif meminta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto fokus, bila ada daerah-daerah yang mengajukan PSBB bisa dipertimbangkan dan cepat diberikan keputusan. Dengan demikian, kata dia, daerah bisa melakukan sesuatu mengingat persoalan corona ini perlu penanganan cepat.
“PSBB secepatnya dikaji oleh Menkes. Fokus mana daerah yang sudah seharusnya diberikan. Supaya daerah cepat mengambil tindakan sehingga tidak disalahkan Pemerintah Pusat,” katanya.
Terpenting, kata Syarif, adalah melakukan penyelamatan kemanusiaan. Selain itu, karna pemerintah tidak menempuh kebijakan lockdown dan karantina wilayah, maka harus mempercepat pemenuhan alat pelindung diri (APD) di daerah-daerah untuk tenaga medis.
“Jadi, saya kira sekarang harus fokus. APD masih kurang, kasihan tenaga medis yang kekurangan APD,” ujar Sekretaris Fraksi Partai NasDem di MPR ini.
Selain itu, Syarif berharap, pemerintah melakukan tes masal Covid-19 kepada masyarakat di zona merah, memperketat pintu masuk untuk melakukan pencegahan masuknya virus.
“Kan kita tidak mengenal lockdown dan karantina wilayah, sehingga mungkin juga nanti ketika mereka datang ke suatu daerah, kalau memang positif langsung dilokalisasi sehingga tidak membawa penyakit baru ke daerah tertentu,” kata.(HH/*)
