NasDem Malaysia Desak Pemerintah Pusat Percepat Distribusi Bantuan ke Negeri Jiran
KUALA LUMPUR (13 April): Distribusi bantuan untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 harus dipercepat. Karena, dalam kondisi seperti ini kebutuhan masyarakat, khususnya pekerja migran Indonesia terutama pangan, sangat mendesak.
Ketua Partai NasDem Malaysia, Tengku Adnan mengatakan, kondisi ekonomi WNI di seluruh Malaysia menurun jauh karena terkena dampak wabah Covid-19.
"Peraturan Kawalan Pergerakan oleh Pemerintah Malaysia telah diperpanjang kembali hingga 28 April 2020 dan tentu saja ini akan semakin menambah beban pekerja migran Indonesia yang telah terputus penghasilannya semenjak isolasi nasional di Malaysia diberlakukan," ujarnya kepada partainasdem.id, Senin (13/4).
Adnan menambahkan, jika memang bantuan untuk masyarakat sudah bisa disalurkan, sebaiknya segera diturunkan oleh pemerintah pusat karena situasi cukup mendesak di tengah ekonomi masyarakat yang memburuk akibat pandemi.
"Kita apresiasi perwakilan RI di seluruh Malaysia yang telah mempercepat pendistribusian bantuan sembako, tetapi tentu saja ini belum cukup karena besarnya jumlah WNI di seluruh Malaysia yang jutaan orang," imbuhnya.
Selain itu, Adnan menyebutkan, perwakilan RI seluruh Malaysia dengan kekuatan SDM yang terbatas jumlahnya tentu saja mereka kewalahan menanggapi kebutuhan WNI yang cukup besar di Negeri Jiran Malaysia.
Untuk itu, Partai NasDem mendesak pemerintah pusat agar segera mengirimkan bantuan sembako beserta tim pendukung yang memadai untuk membantu perwakilan RI di seluruh Malaysia.
"Kami meminta Pemerintah Pusat dapat mengirimkan tim pendukung seperti BNPB, TNI, Polri dan Basarnas untuk mendukung tim Perwakilan RI di Malaysia demi percepatan distribusi bantuan sembako serta keperluan harian lainnya yang sangat dibutuhkan oleh pekerja migran yang terkoordinasi dan terlaksana dengan baik serta tepat pada sasaran," tegasnya.
Presiden RI Jokowi telah mengumumkan akan mengirimkan bantuan ke Malaysia melalui Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (PMI) dan Kementerian Luar Negeri pada 31 Maret 2020 lalu.
Tetapi hingga hari ini bantuan pemerintah pusat tersebut belum sampai ke Malaysia sehingga membuat perwakilan RI yang ada di Malaysia semakin kewalahan menangani permintaan masyarakat dengan kekuatan anggaran dan staf
yang sangat terbatas.
"Di tengah masa isolasi ini, banyak pekerja migran yang menyampaikan kepada kami agar dibukakan akses untuk dapat pulang ke tanah air karena kesulitan yang mereka hadapi hingga tidak tahu harus berbuat apalagi untuk memenuhi keperluan harian mereka," tukasnya.
Meskipun prosesnya tidak mudah, lanjut Adnan, ada baiknya Pemerintah Pusat juga mulai membuka opsi melakukan pemulangan masal pekerja migran ke tujuan utama di tanah air dengan menggunakan Kapal Perang TNI Angkatan Laut (KRI) atau Kapal Pelni.
Karena, setelah waktu isolasi juga tidak menjamin mereka langsung mendapatkan penghasilan dari pekerjaan yang mereka lakukan sebelum ini oleh karena majikan mereka juga terdampak kondisi ekonomi.
Selain itu, Pemerintah Pusat juga harus menyampaikan nota diplomatiknya kepada Pemerintah Malaysia agar dapat memastikan PMI yang bekerja secara legal sesuai kontrak kerja dapat diberikan haknya secara penuh sebagaimana pekerja lokal diberlakukan begitu.
"Ini karena banyak keluhan PMI yang bekerja secara legal menyampaikan protesnya kepada majikan karena tidak mendapat gaji seperti mana biasanya bahkan gaji bulanan yang seharusnya mereka dapatkan telah dipotong sesuai hari kerja sebelum isolasi nasional diberlakukan semenjak 18 maret 2020 lalu," pungkas Tengku Adnan.(HH/*)
