Musrenbang Perlu Tentukan Program Strategis
MAMUJU (17 April): Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat (Sulbar), Abdul Rahim mengharapkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dapat melahirkan dan menentukan program bersifat strategis dan prioritas serta diyakini bisa menjawab sebagian besar kepentingan dan kebutuhan dasar masyarakat Sulbar.
Hal tersebut ia sampaikan dalam sambutannya pada Musrenbang Sulbar melalui Video Conference, Kamis (16/4) .
Legislator Partai NasDem tersebut menanggapi tema yang diusung dalam Musrenbang, yakni 'Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas untuk Pembangunan yang Berkelanjutan'.
"Tema Musrenbang ini sudah cukup aktual dan visioner, tetapi mewujudkannya, mutlak diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh organisasi perangkatdaerah (OPD) sebagai lembaga tekhnis operasional," ujarnya.
Menurut Rahim, seluruh energi yang ada harus diarahkan untuk mencapai visi misi Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar (ABM) dan Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Barat mengingat bahwa APBD Sulbar 2021 sudah menempatkan masa kepemimpinan ABM-Enny pada tahun ke-4.
“Mengingat pemerintahan ABM-Enny sudah akan memasuki tahun ke-4, maka strategi pencapaian Visi-Misi tersebut harus lebih dipacu 'adrenalinnya' agar bisa lebih lincah, fokus dan terukur dalam proses pencapaian akhirnya. Karena parameter sukses-gagalnya sebuah kepemimpinan terletak pada seberapa besar realisasi dari visi dan misi yang dijabarkan RKPD dari tahun ke tahun sampai satu periode kepemimpinan," tegasnya.
Anggota DPRD Sulbar 4 periode itu menegaskan, sejumlah persoalan di Sulbar yang masih dihadapi hingga saat ini, perlu pendekatan rasional dan empiris dalam menentukan skala prioritas pembangunan Sulbar 2021 mendatang.
Di antaranya, lanjut Rahim, tata kelola pemerintahan harus terus kita perbaiki agar semakin adaptif dengan tantangan dan perubahan lingkungan sosial, mengingat isu kemiskinan, pengangguran, lapangan kerja yang sangat terbatas, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, stunting serta rendahnya sumber daya manusia (SDM) diukur dari indeks pembangunan manusia (IPM).
“Persoalan-persoalan tersebut harus menjadi arah kebijakan pada 2021. Elemen-elemen terpenting yang harus segera dibenahi adalah pembangunan infrastruktur yang berdimensi interkoneksi antarwilayah. Juga persoalan pendidikan yang masih terpuruk, layanan kesehatan yang belum membaik yang ditandai dengan tingginya angka kematian ibu melahirkan, terlebih Sulbar berada pada urutan kedua tertinggi stunting skala nasional dari 34 provinsi di Indonesia," tegas Wakil Ketua DPRD Sulbar itu.
Menurut Abdul Rahim, intervensi program yang bisa menstimulan pengembangan dan perbaikan struktur ekonomi rakyat tentu menjadi muara dari seluruh recourses pemerintahan yang ada.
Oleh karena itu, lanjut Rahim, penting sekali kebijakan pembangunan diarahkan untuk ikut memperkuat sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan yang memang menjadi potensi unggulan Sulbar yang selalu dibanggakan di forum-forum pertemuan regional, nasional bahkan internasional.
Mengenai Pokok-pokok pikiran DPRD Sulbar, Abdul Rahim menuturkan, hal tersebut merupakan manifestasi dari kehendak dan aspirasi dari masyarakat, yang ditampung oleh seluruh anggota DPRD Sulbar.(HH/*)
