Polri Perlu Tegas Tangani Dampak Pembebasan Napi
JAKARTA (22 April): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Eva Yuliana memberikan apresiasi terhadap evaluasi kebijakan remisi narapidana tindak pidana umum. Namun Eva menekankan pentingnya memberikan penguatan dan kepercayaan penuh kepada Polri dalam menjalankan tugasnya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
"Tugas Polri saat ini semakin berat menghadapi dinamika di masyarakat. Banyak kemungkinan terjadi dengan segala tekanan persoalan sosial ekonomi, yang semuanya akan dihadapi oleh Polri sebagai garda terdepan penegakan hukum," katanya.
Legislator NasDem itu menegaskan bahwa setiap anggota polisi kini harus memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama 24 jam sebagai akibat kebijakan pembebasan narapidana sebelumnya.
Seharusnya, kata Eva, yang dituntut memperbaiki kinerja adalah Kemenkumham. Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kemenkumham harusnya bertanggungjawab pernuh pada pembinaan dan pengawasan terhadap napi yang dibebaskan.
"Beban polisi tanpa pembebasan napi saja sudah berat. Jangan juga menambah beban polisi, bila Bapas kurang atau tidak bisa bertanggungjawab terhadap proses pembebasan napi," jelasnya.
Oleh karena itu, Eva berharap Bapas dapat memberikan pemetaan daerah-daerah dari napi yang dibebaskan itu untuk meningkatkan patroli di kawasan-kawasan tersebut.
Menurut data yang ada, hingga Senin (20/4), sebanyak 38.822 napi sudah dilepaskan terkait program asimilasi untuk mengurangi kepadatan Lapas. Dari jumlah itu sebanyak 12 mantan napi ditangkap kembali karena mengulangi tindak pidananya.
Menurut Legislator NasDem tersebut, polisi harus melakukan antisipasi dan meningkatkan patroli serta razia untuk mencegah terulangnya tindakan kriminalitas oleh mantan napi, serta juga tindakan kriminalitas secara umum di masa pandemi Covid 19 ini.
‘’Kita sekarang berada dalam situasi kurang beruntung akibat tekanan masalah ekonomi di masa pandemi Covid 19. Karena itu tindak kriminal akan mudah terjadi. Untuk itu polisi harus benar-benar mengantisipasi situasi saat ini,’’ kata anggota Fraksi NasDem DPR RI dari dapil Solo itu.
Dia juga meminta polisi bekerja sama lebih intensif dengan berbagai perangkat di tingkat paling bawah yakni RT dan RW dalam menjaga keamanan masyarakat. Kepolisian di tingkat terkecil yakni di Polsek harus benar-benar menguasai keamanan wilayahnya.
Banyaknya kasus PHK, lapangan kerja yang kian terdesak akan mudah mendorong terciptanya situasi rawan kejahatan. Keadaan diperburuk dengan pembebasan para napi. Karena itu, aparat kepolisian dituntut lebih awas.
‘’Kebijakan pembebasan napi kelihatan sangat egosektoral hanya untuk kepentingan Kemenkumham yang ingin melonggarkan Lapas. Tetapi tidak memerhitungkan dampak negatifnya terhadap bidang lain, yakni keamanan dan kenyamanan masyarakat. Kalau pembebasan napi terjadi pada situasi normal, barangkali dampaknya tidak seberat sekarang,’’ katanya lagi.
Rawannya situasi terutama di kota besar, kata dia, bisa dilihat dari kasus-kasus pembegalan yang terjadi akhir-akhir ini. Selain para pembegal berusia muda, mereka juga sangat sadis dalam menghadapi korbannya. Mereka membawa senjata tajam yang sangat mengerikan.
‘’Atas nama keamanan dan kenyamanan masyarakat, saya kira polisi harus ambil tindakan tegas, bahkan sangat tegas dengan menembak mati,’’ katanya lagi.
Menurut anggota DPR RI itu, pembegal dengan membawa senjata tajam di jalan raya dan mengancam keselamatan nyawa masyarakat, tidak dapat dianggap sebagai sekadar ‘kenakalan’. Karena itu polisi harus melakukan tindakan tegas. []
