Pemkot Ternate Dinilai tidak Kreatif soal Pendidikan
TERNATE (11 Juni): Fraksi NasDem DPRD Kota Ternate, Maluku Utara, menilai banyak persoalan yang menimpa dunia pendidikan selama masa pandemi Covid 19, sampai saat ini terkesan didiamkan Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate.
Penilaian tersebut terungkap dalam kegiatan Jaring Aspirasi Masyarakat bersama para kepala sekolah SMP dan pengurus PGRI Kota Ternate, Rabu (10/6).
Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Ternate yang juga anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif mengatakan pelayanan pendidikan di Kota Ternate mulai dari tingkat PAUD, TK, SD dan SMP belum maksimal.
Menurut Legislator NasDem itu, sejak awal pihaknya selalu berkoordinasi dan memberikan masukan kepada Diknas (Dinas Pendidikan) Kota Ternate tentang langkah strategis dan antisipasi seperti metode daring (dalam jaringan) dan luring (luar jaringan).
"Memang sejauh ini berjalan tapi Diknas tidak melakukan evaluasi dan inovasi untuk meningkatkan pelayanan pendidikan bagi siswa," tuturnya dalam keterangan tertulis kepada partainasdem.id.
Dicontohkan, soal keseragaman jam belajar mengajar di rumah. Diknas belum berpikir dan bertindak membuat Peraturan Wali Kota yang mengatur jam wajib belajar di rumah secara seragam.
"Biar ada kerja sama guru dan orangtua dan serentak dengan seluruh siswa. Selama ini hanya kembali ke kreativitas guru masing-masing," ujarnya.
Ditambahkan Nurlaela, jam belajar itu menjadi penting, karena meski di rumah tapi suasana sekolah juga tetap terasa.
"Jika pemberlakuan jam belajar misal mulai dari pukul 8 pagi sampai pukul 11 siang, siswa di rumah tetap menggunakan baju seragam misalnya," tukasnya.
Diakui Nurlaela, pendidikan tanpa peran guru itu berat. Karena itu, perlu ada kerja sama antara guru dan orangtua siswa. "Dan pemerintah harus hadir memfasilitasi ini secara adil dan bijaksana," tegasnya.
Fraksi NasDem DPRD Kota Ternata menilai Pemkot Ternate tidak kreatif memanfaatkan metode kelas online dengan fasilitas Zoom Meeting.
"Temuan kami di lapangan, sebenarnya Diknas tidak sigap dan tanggap berkolaborasi dengan wadah PGRI. Sebenarnya sekolah siap, sebagian guru juga siap untuk kelas online, hanya di setiap kelas perlu pasang jaringan internet. Guru juga didorong kapasitas SDM-nya berbasis IT untuk mengajar. Anak-anak di rumah, guru di kelas, itu model kelas online," imbuh Nurlaela.
Ditambahkan, perlu juga disiapkan sarana pendukung oleh pemerintah, dan kesiapan SDM guru untuk bisa ikut serta.
"Kami mendapat info PGRI dan DPRD sudah tawarkan skema ke Dinas Pendidikan tapi implementasinya lemah. Selama ini langkah inovasi hanya dari PGRI, seperti kerja sama dengan RRI untuk program pendidikan secara gratis bahkan guru berkontribusi untuk membayar secara patungan narasumber dan Dinas Pendidikan tidak support. Ini disayangkan," tambah Nurlaela.(RO/*)
