NasDem Minta Masyarakat Awasi Penyaluran Bansos
MEDAN (15 Juni): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 21 laporan masalah penyaluran bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah di Sumatera Utara (Sumut). Untuk itu anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai NasDem, Rony Situmorang meminta masyarakat aktif mengawasi penyaluran bansos Covid-19 tersebut.
"Masyarakat jangan hanya menerima begitu saja bansos tersebut, tetapi pastikan terlebih dahulu bahwa bantuan itu sesuai," kata Ronny dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/6).
Legislator NasDem Sumut itu berharap masyarakat menerima bantuan tidak dalam kondisi buruk atau sampai kekurangan berat, seperti pada beras dan gula. Menurutnya, KPK telah melundurkan aplikasi untuk menerima laporan dari masyarakat terkait penyaluran bansos sudah tepat.
Bila perlu, tambah Ronny, jika ditemukan masalah pada bansos, KPK langsung turun dan menangkap oknumnya.
"Kalau bisa mereka (KPK) begitu menerima laporan langsung turun dan menangkap tersangkanya," ujarnya.
Anggota DPRD Sumut itu juga mengatakan, pemerintah harus jelas dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Ia menekankan agar pemerintah menggunakan data valid dalam menyalurkan bantuan.
"Pastikan bantuan itu diterima oleh mereka yang membutuhkan," tegasnya.(*)
