Urgensi tanpa Mahar dalam Pilkada 2020
Oleh Gugur Manurung
DENGAN segala risiko karena pandemi Covid 19, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan bahwa tanggal 9 Desember 2020 akan diadakan Pilkada Serentak di 270 daerah yang terdiri dari pemilihan gubernur-wakil gubernur di 9 provinsi, 224 bupati-wakil bupati dan 37 walikota-wakil walikota. Pilkada tahun 2020 berbeda dengan tahun sebelumnya karena pesta demokrasi yang diikuti suhu politik yang memanas bersamaan dengan ancaman pandemi Covid 19 yang sangat berbahaya penyebarannya.
Kualitas pilkada sangat ditentukan oleh KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), partai politik, kontestan, dan pemilih. Kualitas kinerja KPU, Bawaslu, parpol, kontestan dan perilaku pemilih merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas.
Selama ini yang disoroti masyarakat adalah perilaku parpol dalam mengusung kandidatnya. Masyarakat lupa jika parpol menyodorkan konstestan yang baik, tetapi penyelenggara pilkada seperti KPU dan Bawaslu curang, kita tidak akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Jika parpol menyodorkan kontestan yang berkualitas, KPU dan Bawaslu berkinerja sangat baik, tetapi pemilih tidak cerdas memilih kontestan terbaik, maka gagal juga menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Jadi, semua elemen harus bersikap baik sehingga menghasilkan pemimpin yang baik.
Ketika Covid 19 tiba diawal Maret 2020 kelihatan sekali perilaku bupati/walikota, gubernur yang berkualitas. Covid 19 memperlihatkan gubernur/walikota/bupati yang cerdas, cekatan untuk menolong rakyat. Covid 19 sudah mengancam tetapi masih ada saja isu politisasi bantuan sosial (bansos). Ada tiga gubernur yang cakap dalam menangani Covid 19 yaitu Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, dan Viktor Laiskodat, Gubernur NTT. Beberapa walikota dan bupati juga mendapat apresiasi dari masyarakat.
Pasca Covid 19 diharapkan menyadarkan kita agar memilih pemimpin yang cakap memimpin karena ternyata hanya pemimpin yang cakap yang mampu memberi jalan keluar ketika terjadi musibah seperti pandemi Covid 19 ini. Kita menyadari bahwa ternyata kita tidak kuat ketika badai pandemia seperti Covid 19 datang, masyarakat langsung sempoyongan butuh sembako. Itu artinya daya tahan masyarakat atau ketahanan sosial kita sangat rapuh.
Bagaimana mungkin petani padi harus disumbang beras oleh pabrik kertas? Karena itu, Covid 19 menjadi pembelajaran bahwa kita membutuhkan revolusi kebijakan di bidang pertanian. Revolusi bidang pertanian hanya bisa efektif dan efisien di era otonomi daerah (Otda) jika memiliki pemimpin daerah yang energik, cerdas, visioner dan berpihak kepada rakyat.
Memahami bahwa elemen penting untuk menghasilkan pemimpin yang cakap di Pilkada Serentak 9 Desember 2020 adalah KPU, Bawaslu, parpol, pemilih dan kontestan adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan maka semua harus menyadari agar memberikan kontribusi terbaik untuk pesta demokrasi itu.
Partai NasDem sejak berdiri telah memproklamasikan slogan tanpa mahar dalam pilkada. Tanpa mahar tujuannya adalah menghindarkan calon dari biaya politik tinggi. Partai NasDem melihat biaya politik tinggi menjadi salah satu penyebab utama para pemimpin daerah dan politisi menjadi koruptor. Keputusan Partai NasDem itu sangat berpengaruh terhadap proses demokratisasi di Indonesia. NasDem memberikan kesempatan bagi warga negara Indonesia yang cerdas dan popularitasnya bagus untuk memimpin.
Ada orang bertanya, apakah kontestan harus mempunyai popularitasnya bagus?. Politik memang membutuhkan kualitas dan popularitas yang baik. Untuk mempopulerkan seseorang membutuhkan biaya tinggi. Lagi pula, sejatinya orang yang berkualitas sejatinya populer karena perbuatan dan pemikirannya. Jika hanya kualitas tentu tidak cocok menjadi politisi. Orang populer sejatinya karena kualitas. Hanya, dalam konteks pilkada ceritanya lain. Popularitas orang dinilai dari jumlah sumbangan, minus pemikiran. Partai NasDem menginginkan orang yang berkualitas dan popularitasnya baik. Popularitas dilihat dari hasil survei pihak ketiga.
Konsekuensi tanpa mahar Partai NasDem adalah warga negara yang kualitasnya baik dan populer menurut hasil survei dan berjejaring untuk biaya kampanye hampir dipastikan akan didukung Partai NasDem. Politik memang membutuhkan biaya politik, tetapi hebatnya Partai NasDem calonnya mudah ditebak. Kalau partai yang menerima mahar, sangat sulit menebak calonnya. Karena itulah slogan dan komitmen Partai NasDem layak diikuti partai lain dalam rangka menghasilkan pemimpin yang berkualitas.
Partai politik seperti NasDem sudah berkomitmen untuk memperbaiki kualitas demokrasi. Bagaimana dengan kontestan apakah karena kualitas atau karena uang yang dimiliki sehingga berani mencalonkan diri menjadi kepala daerah? Jika kita melihat para kontestan di pilkada, umumnya orang yang sudah merantau. Jarang sekali penduduk lokal yang menjadi calon bupati atau walikota yang tinggal di daerah itu. Kandidat umumnya adalah orang yang pulang dari rantau atau dari rantau ikut mendaftar menjadi calon bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, gubernur dan wakil gubernur.
Sumber kontestan pada umumnya adalah orang yang memiliki uang. Mulai dari rentenir, pengusaha, birokrat dan kegiatan yang menghasilkan banyak uang. Dalam konteks ini muncul pertanyaan apakah ada korelasi banyak uang dengan kecerdasan memimpin? Apakah karena kecerdasannya uangnya banyak? Secara rasional seorang abdi negara yang tulus seperti birokrat misalnya, rasanya sulit memiliki banyak uang karena mengabdi bagi negara di negeri ini gajinya amat terbatas. Bagaimana mungkin birokrat memiliki banyak uang. Andaikan rekam jejaknya ditelusuri, mungkinkah memiliki integritas yang tinggi?.
Jika seseorang memiliki integritas tinggi, hidupnya sederhana. Karena diikat oleh etika, hukum dan waktunya habis berbagi dengan orang lain dalam berkegiatan sosial. Di satu sisi kita membutuhkan orang yang berintegritas tinggi, visioner, cerdas, kepekaan sosial yang tinggi. Di sisi lain biaya politik sangat tinggi. Tentu tidak realistis kita memiliki pemimpin yang hebat.
Idealnya, seseorang yang melatih dirinya berintegritas, memiliki kapasitas dan kepekaan sosial yang tinggi didukung oleh komunitas dalam biaya politik. Dalam realitanya, jumlah komunitas semacam itu akan kalah dengan birokrat korup yang mengumpulkan uang puluhan tahun dengan kewenangan yang dimiliki atau dengan pengusaha yang berkolusi puluhan tahun.
Kita memiliki pengusaha, birokrat dan berbagai profesi yang berkualitas tetapi enggan menjadi calon karena alasan realistis perilaku pemilih. Karena itu, perilaku pemilih kini merupakan persoalan utama dalam perkembangan demokrasi kita. Selama ini pemilih mengeritik parpol, kinerja KPU, dan Bawaslu. Kini waktunya kita mengeritik perilaku pemilih juga. Partai politik seperti NasDem sudah memiliki komitmen yang tinggi tanpa mahar, KPU dan Bawaslu sudah menunjukkan kinerja berlaku adil, maka perilaku pemilih juga harus berubah. Perilaku pemilih juga akan mempengaruhi keberanian orang berintegritas, berdedikasi dan memiliki kepekaan sosial menjadi pemimpin.*
*Penulis adalah kader NasDem, alumni Sekolah Pascasarjana IPB, aktivis sosial politik. TA Fraksi VI.
