BLT bisa Redam Gejolak Masyarakat
JAKARTA (24 Juni): Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni mengapresiasi kinerja Kementerian Sosial (Kemensos) yang tanggap dan bekerja keras menghadapi pandemi Covid-19.
Hal itu dia sampaikan secara virtual dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI, Juliari P Batubara, Rabu (24/6). Rapat tersebut membahas Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 2019 dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2020.
Legislator NasDem itu mengatakan, melalui program-program jaring pengaman sosial, Kemensos mengatasi dampak bencana nonalam ini dengan bantuan langsung tunai (BLT) dan sembako.
"Khususnya untuk bantuan sembako, dalam pendistribusiannya kami juga terlibat langsung dalam pelaksanaannya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada pak menteri, karena bantuan ini sangat bermanfaat untuk kami di lapangan untuk menyisipkan kepada orang-orang yang belum mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah," ujar anggota Fraksi NasDem DPR dari dapil Sumatera Barat I itu.
Legislator NasDem itu berharap, bantuan tersebut tidak hanya sekali, kalau bisa sebulan sekali. Tentu akan sangat bermanfaat dan mengurangi gejolak di masyarakat.
Lisda juga mengatakan, realisasi anggaran Kemensos 2019 sebesar 69,72% merupakan awalan yang baik di periode 2019-2024.
"Tentunya pencapaian ini akan menjadi acuan Kemensos pada 2020 agar dapat dimaksimalkan menjadi 100%," harap Lisda.
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi NasDem lainnya, Nurhadi, berharap bantuan sosial itu menjadi tambah besar karena dampak Covid-19. Namun, seiring semakin meredanya bencana nonalam ini justru pemberdayaan ekonomi kearifan lokal yang perlu ditingkatkan.
Ia mempertanyakan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No 5 tahun 2019 tentang Pengolahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dianggap birokrasinya cenderung berkepanjangan.
"Di lapangan, ada masyarakat yang benar-benar miskin dan sudah beberapa kali tidak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), kemudian melapor, termasuk kepada kami sebagai wakil rakyat. Mereka cenderung putus asa, karena data itu sampai ke kementerian bisa berbulan-bulan bahkan bertahun. Sehingga ketika realisasi bantuan PKH masih menggunakan data lama," kata Legislator NasDem Dapil Jawa Timur VI itu.
Nurhadi meminta, Permensos No 5 tahun 2019 itu dievaluasi. (HH/*)
