NasDem Apresiasi Kinerja BUMN Karya
JAKARTA (1 Juli): Komisi VI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan tiga BUMN Karya pada Rabu (1/7) di Senayan Jakarta. Rapat dengan PT Hutama Karya, Wijaya Karya dan Waskita Karya tersebut untuk membahas pencairan utang pemerintah kepada ke tiga BUMN tersebut.
Jajaran direksi ketiga BUMN Karya mengatakan pemerintah berutang kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar Rp59,9 miliar, Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar Rp3,71 triliun dan PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp1,88 triliun. Utang tersebut merupakan dana talangan dari BUMN Karya untuk membiaya pembebasan lahan dan proyek-proyek strategis lainnya.
Anggota Komisi VI DPR Fraksi NasDem, Subardi berpendapat skema yang diterapkan BUMN untuk membiayai pembangunan infrastruktur sudah tepat. Melalui skema dana talangan, BUMN Karya dapat langsung menggarap proyek infrastruktur nasional tanpa menunggu pencairan anggaran negara. Hasilnya, percepatan pembangunan padat karya tersebar di sejumlah daerah.
"Kinerja BUMN Karya perlu diapresiasi. Bayangkan jika tidak ada terobosan (skema dana talangan), pembangunan infrastruktur nasional akan berjalan sangat lamban. BUMN akan pasif, hanya bisa menunggu realisasi anggaran yang prosedurnya sangat lama. Belum tentu pula anggaran negara cukup untuk membiayai sejumlah proyek strategis," ujarnya di ruang rapat Komisi VI Gedung Nusantara I DPR, Rabu (1/7).
Namun demikian, Subardi meminta agar penggunaan dana talangan tidak berdampak pada rasio keuangan perusahaan.
"BUMN Karya harus menghitung resiko jika tidak segera dibayar (oleh pemerintah). Tentu perlu memperhatikan rasio keuangan agar proyek tidak terbengkalai," tegas Legislator NasDem tersebut.
Ketua DPW NasDem DIY itu mendorong agar kinerja baik dari jajaran BUMN Karya terus dipertahankan demi pembangunan berkelanjutan.
"Sepanjang untuk kemanfaatan, terobosan apapun kita dukung. Kita ingin pembangunan berjalan progresif karena manfaatnya sangat terasa," pungkas Subardi.
Rapat tersebut memutuskan agar pelunasan dana talangan masuk anggaran tahun 2020. Hal itu agar performa BUMN Karya tetap sehat.(*)
