Rachmad Gobel Minta BPK Audit Distribusi JPS
JAKARTA (1 Juli): Dalam rangka konsultasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 serta dampak ekonomi yang ditimbulkannya, pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bertemu pimpinan DPR RI di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6).
Ada beberapa hal yang dibahas pimpinan DPR RI dan pimpinan BPK RI tentang tupoksi BPK RI dalam mengaudit secara komprehensif pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan negara dalam penanganan Covid-19 yang ada di Pusat dan di masing-masing provinsi.
“Saya meminta kepada BPK untuk mengaudit distribusi jaring pengaman sosial (JPS) atau sembako yang diterima masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Jangan sampai ada oknum yang ingin memanfaatkan situasi sulit untuk kepentingan pribadi dan kelompok,” kata Rachmad Gobel, Wakil Ketua DPR RI dari Partai NasDem.
Menurut Rachmad Gobel, banyak masyarakat mengeluh dan menilai bantuan dari Pemerintah Pusat ketika didistribusikan di daerah, diakuisisi menjadi milik kelompok tertentu. Apalagi pada akhir tahun nanti akan diadakan pilkada serentak, maka sangat rawan diselewengkan.
Pada akhirnya, tambah Legislator NasDem dari dapil Gorontalo itu, rakyat juga yang akan sengsara. Ada yang seharusnya menerima bantuan tetapi karena beda warna politik jadi tidak diberikan.
“Saya juga mendorong pihak yang memiliki kewenangan untuk ikut aktif mengawasi, mengontrol dan menindak tegas oknum-oknum tersebut karena telah menimbulkan resiko kerugian negara yang mengakibatkan kesenjangan sosial di masyarakat,” tegas Rachmad Gobel.
Ditegaskan, anggaran Covid-19 jangan hanya terfokus pada JPS tapi juga bagaimana bisa mengangkat kembali ekonomi para pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Karena menurut Rachmad Gobel, mereka juga sangat merasakan dampak dari pandemi Covid-19.(Fian/*)
