Perkosaan Anak di Pasuruan, RUU PKS kian Mendesak

Getting your Trinity Audio player ready...

JAKARTA (15 Juli): Fraksi Partai NasDem DPR RI menerima DPD Partai NasDem Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur (Jatim)  di Ruang Rapat Fraksi Partai NasDem DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7). Dalam audiensi itu DPD NasDem Kabupaten Pasuruan melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di wilayahnya baru-baru ini.

Kegiatan tersebut dihadiri  Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg), Willy Aditya, Kapoksi NasDem Baleg, Taufik Basari, anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni, anggota Komisi II DPR RI, Aminurrokhman, Ketua DPD NasDem Kabupaten Pasuruan, Joko Cahyono beserta perwakilan Garda Wanita (Garnita) Malahayati NasDem Kabupaten Pasuruan.

Joko Cahyono yang juga anggota DPRD Kabupaten Pasuruan mengatakan, dalam dialog dengan Fraksi NasDem DPR RI, pihaknya meminta perbaikan hukum terhadap kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan karena menyangkut kondisi psikis korban.

"Kami juga meminta adanya payung hukum terhadap anak difabel dalam persamaan hukum ketika dia mengalami tindak kekerasan seksual atau kejahatan lainnya dalam kesaksiannya," ujar Legislator NasDem Pasuruan itu. 

Dengan demikian, kata Joko Cahyono, kesaksian anak-anak difabel tidak diabaikan begitu saja tatkala mengalami kejahatan.

Menurut Ketua DPD NasDem Kabupaten Pasuruan itu, perlu adanya lexs specialis hukum terhadap anak sebagai korban, anak sebagai pelaku, anak sebagai saksi dalam formula tata beracara dalam hukumnya.

Baru-baru ini seorang anak berusia lima tahun di Desa Tanggulangin, Kejayan, Kabupaten Pasuruan, menjadi  korban perkosaan dan pembunuhan. Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Pasuruan telah membentuk tim untuk mendampingi keluarga korban dan mengawal proses hukum atas kasus tersebut.

"Kami berharap kasus ini mendapatkan perhatian dari banyak pihak karena kasusnya tidak manusiawi. Kami tetap akan berjuang agar pelaku pembunuhan, pencabulan dan perampasan perhiasaan ini mendapatkan hukuman setimpal," tegas Joko. 

Seusai audiensi, Willy Aditya kepada wartawan mengatakan, payung hukum yang bisa memberikan perlindungan terhadap anak-anak lemah sekali, khususnya terhadap tindak kekerasan seksual. 

"Instrumen hukum yang eksis sekarang itu sangat terbatas untuk memberikan kepastian hukum perlindungan kepada mereka yang mengalami kasus kekerasan seksual. Untuk itulah, Fraksi Partai NasDem paling lantang memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)," ujarnya. 

Legislator NasDem itu menyebutkan, RUU PKS ditujukan untuk memberikan hak rasa aman, hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, khususnya perempuan, anak, dan kaum difabel. 

"Kenapa perempuan, anak, dan kaum difabel karena ketika menghadapi kasus-kasus seksual, mereka langsung menghadapi situasi yang traumatik secara psikis. Hukum yang normatif tentu tidak bisa dipergunakan. Kita butuh pendekatan spesifik dan lebih detail yaitu dengan rehabilitasi dan sebagainya," terangnya. 

Anggota Komisi I DPR RI itu menyebutkan, Fraksi Partai NasDem DPR menerima laporan kasus terbaru pada 5 Juli lalu di Kabupaten Pasuruan, Jatim. Seorang bocah lima tahun, dua kali diperkosa lalu dibunuh. 

"Ini merupakan tindakan yang sangat keji. Kami tidak hanya mengecam namun kami melakukan perjuangan di dua sisi. Yaitu advokasi di bawah dan kemudian di atas melakukan perjuangan agar RUU PKS ini menjadi undang-undang secepatnya," tegasnya. 

Selain itu, kata Legislator Jatim XI tersebut, kendala dalam pembuatan RUU PKS ini ada pada narasi. Ada ketakutan bagi masyarakat ketika UU ini namanya kekerasan seksual. 

"Orang-orang mendengar hal ini merupakan sesuatu yang tabu. Padahal substansinya memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan," tuturnya. 

Willy juga menyatakan, Fraksi Partai NasDem secara terus-menerus mengundang pakar dan beberapa stake holder untuk menyempurnakan RUU PKS ini. 

"Kami akan menyuarakan RUU ini dalam rapat paripurna besok agar tetap masuk di Prolegnas 2020," katanya.(HH/*)