Dinasti Politik tidak boleh Reduksi Kualitas Personal

JAKARTA (28 Juli): Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem, Saan Mustopa menilai fenomena dinasti politik bukan hal baru di Indonesia, tetapi ada sejak pilkada langsung yang dimulai tahun 2005 sampai sekarang 2020 ini. Itu juga bukan khas Indonesia karena fenomena tersebut sudah ada di negara lain termasuk di negara-negara yang demokrasinya sudah maju. 

‘’Dinasti politik ini jauh lebih dulu terjadi di luar negeri. Seperti di Amerika Serikat (AS) misalnya, bagaimana dulu Bill Clinton jadi Presiden, kemudian istrinya Hillary Rodham Clinton ikut konvensi calon Presiden AS. Begitu pula George Walker Bush sama, baik di eksekutif maupun di parlemen," ujar Saan dalam diskusi Forum Legislasi di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/7). Hadir pula dalam diskusi itu anggota sejumlah anggota Komisi II DPR RI serta Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini sebagai pembicara.

Hanya saja, lanjut Saan, bagaimana membentengi agar praktek politik dinasti ini tidak mereduksi kualitas personal calon itu sendiri dan juga terkait dengan soal kemampuannya memimpin nanti.

"Fenomena dinasti itu ada terkait dengan soal kepartaian di Indonesia, karena sumber utama lahirnya para kepala daerah, rekrutmennya ada di partai politik," kata Legislator NasDem Dapil Jawa Barat VII itu.  

Jadi, kata dia, partai politik dalam menjalankan fungsi rekrutmen politik itu, baik di eksekutif maupun legislatif, juga berpengaruh terhadap muncul atau tidaknya serta menguat atau tidaknya dinasti politik. 

Maka ke depannya, tambah Saan, proses rekrutmen yang dilakukan partai partai menjadi bagian penting yang harus dipikirkan dan disadari secara bersama-sama.

“Kalau memang hal tersebut oleh partai tidak bisa dihindari bahwa itu akan terjadi, tapi minimal tidak mengabaikan apa yang namanya kompetensi dari seseorang,” kata Saan lagi.(HH/*)