Rachmad Gobel Lobi Naikkan Status Jalan di Gorontalo Jadi Nasional
JAKARTA (29 Juli): Jalan beserta jembatan berkualitas dan bertonase tinggi, merupakan sarana penting untuk menunjang berkembangnya sektor industri manufaktur di Gorontalo. Infrastruktur yang masih kurang memadai, bisa menjadi salah satu kendala masuknya investasi di sektor industri manufaktur di Gorontalo.
Menyadari pentingnya untuk menghilangkan hambatan-hambatan itu, Legislator NasDem asal Gorontalo, Rachmad Gobel, menemui Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, di Jakarta, Selasa (28/7).
Dalam pertemuan tersebut, Rachmad Gobel mengemukakan potensi ekonomi Gorontalo yang melimpah, namun belum bisa dimanfaatkan secara maksimal dan belum memberikan impact yang lebih besar bagi perekonomian masyarakat Gorontalo.
"Tapi potensi yang melimpah itu belum menjadi daya tarik investasi karena ketersediaan infrastruktur jalan yang belum memadai," kata Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi NasDem tersebut.
Anggota DPR RI dari dapil Gorontalo itu menambahkan, salah satu alternatif solusi yang memungkinkan untuk menjawab permasalahan itu, adalah dengan meningkatkan status jalan dan jembatan yang ada di Gorontalo, menjadi status jalan dan jembatan nasional.
“Dengan demikian, anggaran yang dimiliki pemerintah daerah bisa lebih dimaksimalkan membiayai kegiatan sektor lainnya. Sebab biaya pembangunan jalan dan jembatannya, akan menjadi beban anggaran pemerintah pusat melalui APBN,” kata Rachmad Gobel.
Rachmad Gobel juga mengatakan, usulan beberapa ruas jalan yang diajukan peningkatan statusnya menjadi jalan dan jembatan nasional itu, merupakan input dari para kepala daerah, yang diperoleh semasa melaksanakan reses beberapa bulan sebelumnya.
Dalam pembicaraan yang berlangusung santai di salah satu sudut taman Kementerian PUPR itu, juga dibahas soal penanganan banjir yang sering merendam wilayah Bone Bolango dan Kota Gorontalo.
Adapun bentuk treatmen yang akan dilakukan berupa kegiatan penguatan tebing sungai dan pembangunan tanggul di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bone dan Bolango.
“Saya berharap, usulan kepala daerah yang telah saya rekomendasikan ke Kementerian PUPR, bisa segera masuk dalam Rencana Kerja Kementerian PUPR, melalui APBN 2021 yang akan kita bahas nanti” kata Rachmad Gobel.(Alyun/*)