Bela Negara tidak Harus Melalui Program Militerisasi
JAKARTA (20 Agustus): Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan dari Fraksi Partai NasDem berpendapat, program bela negara harus diterapkan dalam suasana yang lebih komunikatif antara Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan para mahasiswa.
"Kita menyadari bahwa sekarang profesionalisme militer dalam hal ini TNI dibutuhkan untuk menangani masalah nasional terutama perannya di penanganan Covid-19. Tetapi pada saat bersamaan, kekhawatiran tentang menurunnya semangat nasionalisme yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk pendidikan militer," ujar Farhan dalam wawancara dengan radio Elshinta, Selasa, (18/8).
Menurut Legislator NasDem itu, penerapan kecintaan terhadap bangsa tidak harus melalui program militerisasi.
"Karena ada pendekatan-pendekatan lain menurut saya yang jauh dari karakter militeristik," imbuhnya.
Kemhan tengah meramu program bela negara bagi kalangan milenial Indonesia. Yaitu dengan mengusulkan mahasiswa mendapatkan pendidikan militer selama satu semester, dengan harapan program tersebut menjadikan anak muda Indonesia cinta terhadap bangsa dan negara.
Farhan menyebutkan, sebaiknya Kemhan bersama Kemendikbud mencari sebuah konsep yang lebih kreatif untuk memasukan nilai-nilai bela negara selain harus memasukan program bela negara ke dalam kurikulum.
"Bela negara itu tidak hanya militeristik. Kita mesti melihat ketika masuk ke dalam kurikulum maka semua perguruan tingi harus melaksanakan pendidikan militer. Tidak semua perguruan tinggi mampu menyelenggarakan pendidikan militer dalam waktu singkat," jelasnya.
Wakil rakyat dari dapil Jawa Barat I itu mengatakan, kalau program tersebut masuk dalam kurikulum, nanti pasti ada penolakan dan hanya akan terjadi keributan-keributan yang tidak perlu.
"Lebih baik, Kemendikbud dan Kemhan menyiapkan saja sebuah kurikulum tambahan atau ekstrakurikuler kegiatan mahasiswa yang melakukan pendidikan kemiliteran. Jadi khusus untuk yang berminat saja," katanya.(HH/*)
