KPK Apresiasi Pengelolaan Data di Kementan
JAKARTA (26 Agustus): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Kementerian Pertanian (Kementan) dalam pengelolaan data penyaluran subsidi. Kementan disebut telah memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga pupuk subsidi dapat disalurkan secara akurat dan efektif.
Hal tersebut terungkap pada gelaran Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) 2020, di Kantor KPK, Jakarta, Rabu (26/8).
"Utilisasi NIK merupakan salah satu program yang menjadi fokus pencegahan korupsi yang diterapkan. Lima program lainnya adalah e-Katalog dan market place pengadaan barang dan jasa; keuangan desa; penerapan manajemen antisuap; online single submission dengan pemanfaatan peta digital dalam pelayanan perizinan berusaha; serta reformasi birokrasi," kata Ketua KPK, Firli Bahuri.
Perkembangan data penerima benih dan pupuk subsidi berbasiskan NIK para petani juga diapresiasi Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh.
Menurut Zudan, data penerima subsidi sudah sinkron dengan data lapangan dan database yang dimiliki pencatatan sipil NIK Kemendagri.
"Di Kementerian Pertanian sudah bagus sekali karena 94 persen data penerima bantuannya sudah sinkron dengan data berbasis NIK. Artinya baik penerima subsidi pupuk maupun subsidi benih sudah berjalan dengan baik," ujar Zudan, di Jakarta, Rabu (26/8).
Zudan menjelaskan, kecocokan antara data lapangan dan pencatatan sipil merupakan hasil kolaborasi data antara Kemendagri dan Kementan. Karena itu, kolaborasi apik ini juga diharapkan mampu diikuti lembaga dan kementerian lainnya.
"Kami mendapat data dari Kementan terkait berapa banyak penerima bantuan subsidi dan jumlah petani. Pola seperti ini diharapkan bisa berjalan baik dengan kementerian lain, sehingga ke depan kita bisa seperti Amerika dan Jepang yang memiliki kualitas data sangat bagus. Di sana petugas bisa melihat nomor HP anak, orang tua dan keluarganya jika terjadi sesuatu," paparnya.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo berterima kasih atas apresiasi yang diberikan KPK. Menurut Syahrul, pupuk merupakan salah satu variabel penting dalam produksi pertanian.
“Pupuk merupakan hal yang menentukan dan sangat penting bagi pertanian sehingga bisa berjalan dengan baik. Pertanian kita ini melibatkan 34 juta petani dengan 7,46 juta hektare sawah, belum termasuk ladang dan lahan lainnya. Semuanya menggunakan pupuk. Tentunya membutuhkan sistem pengelolaan pupuk yang harus terus kita sempurnakan,” tegas Syahrul.(RO/*)
