Program Kemendagri Dinilai Tumpang Tindih
JAKARTA (3 September): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem, Aminurokhman mempertanyakan program yang disampaikan Kemendagri terutama Ditjen Bina Pemerintahan Desa terkait pelatihan aparat pemerintah desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan tidak tumpang tindih dengan program yang sudah diinisasikan oleh pemerintah desa.
"Pada era otonomi ini kepala-kepala daerah menyelenggarakan pemilihan kepala desa serentak. Dalam satu kabupaten terdapat 100 sampai 200 pemilihan," ujar Aminurokhman dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Kemendagri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dan DKPP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9).
Menurut Legislator NasDem ini, hal tersebut menjadi sebuah tantangan tersendiri ketika Kemendagri tidak hadir untuk melakukan satu upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) terutama terkait tata kelola pemerintahan desa.
Ia menyebutkan, setelah dilakukan pilkades serentak, pemerintahan desa melakukan program pelatihan para kepala desa dan perangkatnya.
"Saya ingin klarifikasi apakah program yang diajukan Kemendagri tidak tumpang tindih dengan program-program yang ada di pemerintah kabupaten/kota. Karena anggaran ini masuk di dalam anggaran Ditjen Bina Pemerintahan Desa," kata anggota DPR dari NasDem dapil Jawa Timur II tersebut.(HH/*)
