Perketat Pengawasan Politik Uang dalam Pilkada

JAKARTA (5 September): Anggota Komisi II DPR RI, Syamsul Luthfi mengatakan sukses perhelatan demokrasi sangat ditentukan dari sinegritas antarlembaga, baik penyelenggara, pengawas, maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Menurut anggota DPR dari NasDem dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) II itu, untuk saat ini dalam pelaksanaan pilkada yang mengacu pada UU No 10 Tahun 2016 itu, memang yang paling penting terkait dengan politik uang.

"Politik uang masih menjadi momok dalam perhelatan demokrasi di negara kita," ujarnya di Jakarta, Sabtu (5/9).

Legislator NasDem itu menilai, dari sisi UU dirasa sudah cukup bagus tapi kelemahannya ada pada tataran eksekusi.

"Inilah yang harus dibenahi untuk menyongsong Pilkada 9 Desember 2020. Supaya koordinasi antara lembaga yang satu dengan lembaga lainnya di dalam pengawasan pilkada itu sendiri," tuturnya.

Syamsul mengatakan, di dalam perhelatan pesta demokrasi seperti pilkada ataupun pilkades, politik uang sangat marak sekali.

"Kalau ini dibiarkan maka makin menunjukan rendahnya kualitas demokrasi di negara kita," tegasnya.

Anggota Fraksi NasDem DPR RI itu berharap proses politik yang terjadi di Indonesia berjalan dengan baik.

"Kita ingin dari hulu sampai hilir dalam proses politik, baik dari tatanan pelaksanaannya, pengawasannya kemudian outputnya harus betul-betul bisa berjalan dengan baik. Karena seorang pemimpin yang baik bisa dihasilkan dari proses demokrasi yang baik," katanya.(HH/*)