Etalase, Pusat Dukung Penuh Penanganan Covid 19 di DKI
JAKARTA (15 September): Dukungan Pemerintah Pusat terhadap kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak Senin (14/9) menunjukkan bahwa selama ini Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI saling berkolaborasi dalam penanganan Covid-19.
Penegasan tersebut dikemukakan Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino.
“Jakarta sebagai etalase Indonesia pastilah mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Pusat,” ujar Wibi, di Jakarta, Senin (14/9).
Penerapan PSBB sebagai langkah kebijakan 'rem darurat' Pemprov DKI untuk menekan penularan pandemi Covid-19.
Legislator NasDem DKI Jakarta itu mengatakan, dukungan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemprov DKI tersebut sudah direalisasikan dalam berbagai program. Mulai dari penyaluran bantuan sosial, bantuan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), subsidi gaji/upah di bawah Rp5 juta, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan nontunai, serta realisasi kartu prakerja.
Adapun rincian realisasi dari program Pemerintah Pusat kepada Pemprov DKI tercatat hingga September, untuk bansos sembako Jabodetabek sebesar Rp1,5 triliun. Untuk subsidi gaji/upah sebesar Rp1,28 triliun, kartu bansos sembako (Bantuan pangan nontunai) sebesar Rp40,9 miliar.
Kemudian untuk realisasi program Kartu Prakerja, Pemerintah Pusat telah menyalurkan dana sebesar Rp1.4 triliun, untuk PKH sebesar Rp230,1 miliar. Adapun bantuan Pemerintah Pusat kepada pelaku usaha mikro di DKI sebesar Rp283,5 miliar.
“Ini menunjukkan bahwa dalam penanganan Covid-19 tidak ada pertentangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemprov DKI,” kata Wibi. (RO/*)
