BP2MI Diminta Proteksi Pekerja Migran Asal NTT
TAMBOLAKA (17 September): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Ratu Wulla Talu meminta Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk terus memproteksi secara maksimal pekerja migran Indonesia (PMI).
"Hal ini penting agar PMI khususnya asal Nusa Tenggara Timur (NTT) bisa menjalankan tugasnya dengan baik sesuai harapan," ujar Ratu dalam sosialiasi peluang kerja luar negeri di Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT, Kamis (17/9) siang.
Anggota DPR RI dari dapil NTT II itu menuturkan, kegiatan tersebut merupakan kerja samanya dengan mitra BP2MI di Komisi IX DPR RI.
Ratu Wulla mengatakan bahwa sesuai amanat UUD 1945, semua masyarakat Indonesja wajib mendapatkan perlindungan baik di dalam negeri maupun saat berada di luar negeri sebagai PMI.
Hal ini juga menjadi fokus dirinya sebagai anggota Komisi IX DPR yang bermitra dengan Kementerian Tenaga Kerja. Legislator NasDem itu juga menyebutkan, dalam fungsi dan perannya di DPR melalui fungsi budgeting dan kebijakan, pihaknya tetap berupaya memberikan support bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri terutama warga NTT yang merupakan penyumbang besar jumlah PMI di negara asing.
“Saya minta BP2MI dengan tugas dan tanggung jawab yang ada bisa memberikan proteksi maksimal terhadap PMI di luar negeri terutama yang berasal dari NTT. Tidak hanya itu, saya juga minta BP2MI bisa memfasilitasi peluang kerja potensial di luar negeri termasuk melakukan pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak PMI di luar negeri. Teman-teman harus gencar menyosialisasikan terkait prosedur legal menjadi PMI guna menekan angka PMI ilegal serta human trafficking,” papar Srikandi NasDem tersebut.
Tidak lupa Ratu Wulla meminta kepada BP2MI dan Kemenaker agar terus mendorong upaya peningkatan kompetensi PMI khususnya yang berasal dari NTT. Kompetensi dan skill calon PMI tersebut harus diuppgrade dengan menempatkan mereka di lembaga pelatihan yang profesional dan kompeten. Dengan demikian SDM PMI asal NTT ke depannya bisa lebih mendapat peluang kerja yang lebih baik dan bisa bersaing dengan pekerja migran dari negara lain khususnya di era pasar kerja internasional seperti sekarang.
Sebelumnya, Kepala Dinas Nakertrans Sumba Barat Daya, Enos Eka Dede sebelum membuka kegiatan tersebut mewakili Bupati Sumba Barat Daya mengatakan bahwa penempatan PMI di luar negeri memang menjadi isu sentral saat ini. Banyak kasus yang terjadi, padahal sudah banyak aturan yang dibuat pemerintah.
“Sehingga pemerintah berterima kasih kepada Ibu Ratu dan mitra yang sudah mau berbagi. Saya berharap para peserta yang hadir bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik,” katanya.(Victorynews/HH/*)
