Komisi IV DPR Dukung Program Perbengkelan Alsintan
JAKARTA (22 September): Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) telah membuat terobosan peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dan produktivitas di daerah sentra produksi guna mewujudkan swasembada pangan khususnya beras. Di antaranya melalui penyediaan benih unggul, pupuk hayati dan penyediaan pupuk unggul lainnya, perbaikan jaringan irigasi serta mekanisasi pertanian.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi NasDem, Charles Meikyansah menilai penyediaan alat mesin pertanian (alsintan) merupakan program terobosan strategis untuk meningkatkan efisiensi kerja, intensitas pertanaman dan penurunan biaya produksi serta meningkatkan nilai tambah petani. Alokasi bantuan alsintan dari tahun 2014-2019 sudah mencapai 450 ribu alsintan dengan nilai kurang lebih Rp12 triliun.
“Dengan nilai anggaran yang besar diperlukan kegiatan pendampingan terhadap pemanfaatan alsintan khususnya pemeliharaan untuk mengantisipasi kerusakan karena alat mesin pertanian mempunyai umur pakai yang terbatas. Oleh karena itu, kegiatan perbengkelan alsintan melalui lembaga UPJA (Unit Pengelola Jasa Alsintan) merupakan langkah cerdas sehingga harus didukung,” kata Charles di Jakarta, Selasa (22/9).
Menurut Legislator NasDem itu, perbengkelan alsintan harus ada karena beberapa wilayah sentra produksi tanaman pangan telah menerima banyak bantuan alsintan. Untuk keberlanjutan alsintan itu diperlukan layanan pemeliharaan, perbaikan dan penyediaan suku cadang. Karena itu, langkah Kementan menetapkan perbengkelan alsintan dikelola melalui lembaga UPJA atau gabungan kelompok tani (Gapoktan) adalah langkah tepat sehingga harus didukung penuh demi mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan dan keberlanjutan petani memperoleh tambahan pendapatan.
“Untuk memfasilitasi perbaikan alsintan di wilayah yang sulit dijangkau diperlukan sarana pendukung perbengkelan alsintan yang bersifat mobile. Maka munculah kegiatan pendampingan dalam pemanfaatan alsintan berupa perbengkelan. Rencana awal alokasi untuk kegiatan perbengkelan sejumlah 32 lokasi (32 provinsi) sesuai jumlah distribusi alsintan 2014-2015,” kata.
Wakil rakyat dari dapil Jawa Timur IV itu menambahkan, mengingat prioritas kegiatan pengembangan pertanian maka dari 32 lokasi difokuskan hanya 18 lokasi pada tahun 2021.
Charles mengatakan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan perbengkelan sebesar Rp723 juta per titik. Anggaran digunakan untuk pembangunan fisik gudang alsintan, bengkel, dan peralatan perbengkelan.
“Pembangunan untuk bengkel atau gudang alsintan sangat diperlukan karena rata rata UPJA di perdesaan belum memiliki bangunan tersebut. Sehingga diharapkan bantuan pembangunan bengkel atau gudang tersebut akan berguna bagi UPJA penerima bantuan,” terangnya.
Dijelaskan bahwa UPJA adalah lembaga ekonomi perdesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alsintan untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar kelompok tani/gapoktan. Diharapkan pula dengan adanya perbengkelan di bawah pengelolaan UPJA akan diperoleh minimal dua keuntungan. Yaitu adanya jaminan keberlanjutan penggunaan alsintan dan menjadi sumber pendapatan UPJA selain dari usaha jasa sewa alsintannya.
“Secara garis besar, jenis bantuan sarana perbengkelan alsintan meliputi perlengkapan pemeliharaan, perlengkapan perbaikan dan perlengkapan pendukung. Kriteria lokasi dan calon penerima bantuan pengembangan perbengkelan alsintan di antaranya harus mempertimbangkan lokasi kegiatan di daerah sentra produksi pertanian di beberapa kabupaten di Indonesia dan bersedia memanfaatkan, mengelola dan mampu mengoptimalkan bantuan, serta bertanggung jawab dalam memanfaatkan dan merawat bantuan pengembangan perbengkelan alsintan yang diterimanya,” beber charles.(RO/*)
