Regulator dan Dunia Usaha Jangan Jalan Sendiri-sendiri
SIDOARJO (8 Oktober): Sejumlah asosiasi usaha yang tergabung dalam Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) Jawa Timur mengeluhkan mengenai masih banyak regulasi pemerintah yang tumpang tindih dan tidak realistis sehingga menyulitkan untuk bersaing di pasar global. Keluhan itu disampaikan kepada Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel pada pertemuan di Sidoarjo, Jatim, Sabtu (3/10).
Gobel mengatakan, dalam situasi krisis saat ini, sinergi seluruh pihak mulai dari pemerintah sebagai regulator, anggota dewan, serta pelaku dunia usaha dan industri sangat dibutuhkan. Tentu tujuannya untuk mengembalikan perekonomian Indonesia menjadi lebih stabil.
“Kita jangan jalan sendiri-sendiri. Kita harus sinergi menyelamatkan perekonomian nasional untuk ke luar dari kontraksi yang lebih dalam,” tegas Legislator NasDem itu dalam dialognya dengan para stakeholder dunia usaha dan industri yang tergabung dalam Forkas Jatim di Sidoarjo, Jatim
Atas keluhan-keluhan itu, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) tersebut mengatakan akan membahas masalah tersebut dengan pemerintah secara serius.
Legislator NasDem itu menambahkan bahwa Indonesia harus bisa memanfaatkan momentum kebangkitan yang tepat bagi ekonomi dan dunia industri. Dengan itu, ia optimistis Indonesia akan menjadi negara yang berdaulat di bidang industri.
"Dalam pekan ini akan saya bahas secara serius dengan pihak terkait dan kementerian. Kita minta semua pihak berada pada semangat seperti keinginan Presiden mengambil momentum untuk kebangkitan baru ekonomi dan industri nasional," imbuh wakil rakyat dari dapil Gorontalo itu.
Sebelumnya, dalam pertemuan itu terungkap banyak regulasi pemerintah yang dianggap tumpang tindih dan tidak realistis dan pada akhirnya menyulitkan sejumlah asosiasi usaha untuk bersaing di pasar global. Hal tersebut di antaranya dikatakan Soejanto Widjaja, Managing Director PT Insera Sena. Ia meminta kepada Gobel menyampaikan kepada pemerintah untuk tidak membuat regulasi yang pada akhirnya memukul mundur pelaku bisnis dan industri.
“Sebaiknya pemerintah fokus perbaiki kinerja birokrasi agar aturan berjalan efektif dan efisien, tanpa membuat regulasi baru yang memukul pelaku bisnis dan industri. Setidaknya, kalau belum bisa membantu, sebaiknya pemerintah tidak mengganggu pelaku dunia usaha dengan regulasi yang memberatkan,” kata Soejanto.(dpr.go.id/*)
