Pengawasan Protokol Kesehatan Harus Tetap Ketat Selama PSBB Transisi
JAKARTA (12 Oktober): Keputusan Pemprov DKI Jakarta kembali ke PSBB transisi dinilai wajar oleh anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni. Menurut dia, kebijakan harus seimbang agar penanganan Covid 19 dan ekonomi berjalan seirama.
"Pertimbangan DKI melonggarkan PSBB saya rasa cukup beralasan. Karena memang sesuai data terjadi perlambatan angka kasus Covid-19 di DKI. Memang data menunjukkan terdapat tanda awal penurunan kasus positif harian di Jakarta dalam tujuh hari terakhir dan memang sektor-sektor usaha juga tidak bisa terus disetop dalam waktu lama. Harus balance memang kebijakannya," ujar Sahroni kepada wartawan, Senin (12/10).
Legislator NasDem dari dapil DKI Jakarta III itu mengatakan, pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan harus tetap dilakukan selama PSBB transisi. Karena itu, ia meminta Pemprov DKI dan aparat penegak hukum harus tetap bersikap tegas dalam mengawasi warga Ibu Kota.
"PSBB transisi ini jangan sampai melonggarkan protokol Covid-19 yang sudah dijalankan. Tetap selalu pakai masker, tetap jaga jarak, dan pemerintah serta aparat tetap tegas mengawasi aturan ini," kata Sahroni.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu mengatakan, perilaku masyarakat menerapkan protokol kesehatan tidak boleh berubah hingga vaksin ditemukan.
"Selama namanya masih PSBB, mau penuh atau transisi, saya harap perilaku masyarakat tidak boleh berubah, sampai vaksin ditemukan," tegas Bendahara Umum DPP NasDem itu.
DKI Jakarta kembali memasuki masa PSBB transisi dalam penanganan Covid 19 mulai 12-25 Oktober 2020 setelah kasus Covid-19 menurun. Selama masa PSBB transisi sejumlah kegiatan perekonomian diizinkan beroperasi dengan kapasitas yang belum penuh.(HH/*)
