Komisi V DPR Inventarisasi Kebutuhan Infrastruktur Jambi
JAMBI (14 Oktober): Komisi V DPR RI melaksanakan kunjungan kerja reses ke Jambi dalam rangka menginventarisasi kebutuhan infrastruktur di Jambi serta menyerap aspirasi terkait pembangunan infrastruktur dan perhubungan yang pembiayaannya melalui APBN.
“Maksud tujuan kami ke Jambi ini untuk melihat dan mendengar berkaitan dengan beberapa program infrastruktur yang dilakukan pemerintah Jambi terutamanya yang dibiayai APBN,” ungkap Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi NasDem, Syarif Abdullah Alkadrie seusai pertemuan tim Kunker Reses Komisi V DPR RI dengan Pjs Gubernur Jambi, di Jambi, Senin (12/10).
Legislator NasDem asal Kalimantan Barat (Kalbar) I itu menambahkan, kunjungan ke Jambi tersebut juga untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait infrastruktur. Program pembangunan infrastruktur padat karya diharapkan dapat membantu masyarakat dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.
“Infrastruktur yang dibangun itu harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja lokal di setiap daerah,” Legislator NasDem tersebut.
Syarif menyampaikan, masih ada hal-hal yang harus terus didorong dalam mempercepat pembangunan di Jambi.
“Jambi ini kan memiliki tiga wakil anggota DPR RI yang duduk di Komisi V DPR RI. Tiga wakil inilah yang nantinya akan terus mendorong dan mengawasi percepatan pembangunan infrastruktur di Jambi,” ujar Syarif.
Legislator NasDem yang sudah dua periode duduk di Senayan mewakili Kalbar itu menambahkan, walaupun di tengah pandemi yang masih melanda negeri ini, program-program infrastruktur tetap diutamakan.
“Ya kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai, sehingga program-program pembangunan insfrastruktur guna kesejahteraan masyarakat bisa berjalan normal kembali,” ujar Syarif.
Sebagaimana diketahui, pada September 2020 yang lalu, pemerintah dan DPR RI telah membahas APBN 2021.
“Kami meminta kepada Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, BMKG dan Basarnas agar mempercepat pembangunan infrastruktur demi mendukung konektivitas dan ketahanan pangan di masyarakat,” tutup Syarif. (dpr.go.id/*)
