Kepengurusan NasDem Malut akan Lebih Progresif
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
TERNATE (11 Januari): Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Maluku Utara (Malut) melaksanakan rapat evaluasi kerja partai tahun 2020 dilanjutkan dengan rapat kerja 2021 di kantor DPW NasDem Malut, di Bukit Pelangi, Ternate, Maluku Utara (Malut), Jumat-Sabtu (8-9/1) .
Ketua DPW NasDem Malut, Achmad Hatari mengatakan, mengawali tahun 2021 dengan mengevaluasi kinerja di tahun 2020. Rapat evaluasi dilakukan terkait dengan capaian kinerja Partai NasDem Malut, sejak bulan Juli hingga 31 Desember 2020.
Menurut Hatari, konsolidasi Pilkada Desember 2020 pun dibahas, baik yang menang maupun belum menang.
Pada Pilkada 2020, dari delapan kabupaten/kota di Maluku Utara yang menyelenggarakan pilkada, NasDem menang di empat daerah yakni Halmahera Timur, Halmahera Barat, Halmahera Utara, dan Kota Ternate. Dari empat kemenangan NasDem tersebut, satu wali kota, satu bupati dan dua wakil bupati.
"Rapat evaluasi juga fokus pada laporan pertangungjawaban partai, kegiatan kesekretariatan dan organisasi, evaluasi badan pemenangan pemilu dan masing-masing laporan korda," ungkap Hatari yang juga Wakil Ketua Komisi XI DPR RI itu.
Hatari menegaskan, setelah menerima mandat dari Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh untuk memimpin NasDem Malut, kerja-kerja politik langsung dilakukan. Pada evaluasi itu, salah satu fokus yang akan dikerjakan dalam program kerja 2021 adalah segera melakukan Rakerwil dan Rakerda di 10 kabupaten/kota.
"Ke depan yang sudah baik akan dibuat lebih baik lagi dan yang masih kurang akan diusahakan menjadi baik," ujar Hatari.
Sekretaris DPW NasDem Malut, Nurlaela Syarif mengatakan, kepengurusan NasDem Malut ke depannya akan lebih progresif dalam mengelola partai dan akan dijalankan dengan rasa syukur dan penuh tanggung jawab.
“Ini amanah buat kami dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), NasDem Malut akan lebih baik mengedepankan transparansi dalam pengelolaan partai. Kami akan segera melakukan transformasi digital untuk akses dan pendidikan politik lebih maksimal," tutup Nurlaela. (RO/*)
