Pengawasan Perlu untuk Pastikan Penanganan Pasca-Gempa Sulbar
MAMUJU (7 Maret): DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Panitia Khusus Gabungan terkait bencana gempa yang telah memporak-porandakan Mamuju dan Majene, Sulbar, pertengahan Januari lalu (15/1).
Di bawah tenda darurat halaman Kantor DPRD Sulbar, di Mamuju, Sulbar, rapat gabungan pada Rabu (3/3) tersebut menghadirkan seluruh pemangku kebijakan yang ada di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) dan tergabung dalam satgas penanggulangan bencana.
Mengawali pengantarnya, Wakil Ketua DPRD Sulbar dari Fraksi Partai NasDem, Abdul Rahim mengatakan untuk memastikan seluruh penanganan pasca-gempa itu, fungsi pengawasan harus dijalankan.
"Fungsi pengawasan harus dijalankan agar penanganan pasca-gempa di Sulbar ini mampu berjalan dengan baik dan cepat sesuai harapan kita," ujarnya.
Menurut Legislator NasDem itu, unjuk rasa yang dilakukan Sulbar Bergerak merupakan ungkapan rasa prihatin, kepedulian, dan panggilan hati nurani kepada masyarakat terdampak gempa.
"Terutama masyarakat yang berada di daerah pegunungan, yang domisilinya terisolasi karena akses menuju daerah tersebut tertimbun longsor dan sampai saat ini belum bisa dijangkau dengan kendaraan,” tutur Legislator NasDem DPRD Sulbar dua periode itu.
Abdul Rahim menambahkan hasil pertemuan pansus gabungan itu nantinya akan menjadi rumusan dan keputusan serta tertuang dalam rekomendasi hasil kerja pansus yang telah dibentuk.
"Selanjutnya segera kami teruskan ke pihak Pemerintah Sulawesi Barat," imbuhnya.(RO/*)
