NasDem Minta Pemerintah Fasilitasi Kepulangan PMI Malaysia
KUALA LUMPUR (14 Juli): Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) di Malaysia dalam membendung penyebaran Covid-19 semakin diperketat dengan status total lockdown. PKP yang berlaku pada Januari dan awal Juni lalu hingga kini berdampak besar kepada para pekerja migran Indonesia (PMI).
Hampir seluruh sektor pekerjaan yang umumnya dilakukan PMI hilang akibat kebijakan itu. Hilang pendapatan karena tidak bekerja dan kalau ada yang bekerja tidak menerima gaji penuh karena harus bekerja bergiliran dengan waktu terbatas.
"Situasi ini bukan hanya sulit bagi mereka (PMI) untuk mengirimkan penghasilan ke kampung halaman, bahkan untuk memenuhi keperluan hidup sendiri selama di Malaysia pun kekurangan. Bahkan banyak yang tidak berkecukupan," ujar Ketua Partai NasDem Malaysia, Tengku Adnan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/7).
Jumlah PMI di Malaysia tidak terlepas dari jumlah PMI ilegal yang masih mencoba nasib untuk tetap mencari rezeki demi memenuhi keperluan hidup keluarga di kampung halaman.
"Ini menjadi tantangan lain bagi mereka yang menghadapi operasi pekerja ilegal pihak otoritas Malaysia, meskipun situasi PKP total lockdown. Bahkan operasi ini diperluas sehingga target Kerajaan Malaysia untuk mengurangi jumlah pekerja ilegal tercapai," kata Tengku.
Meskipun begitu, Tengku mengapresiasi pemerintah pusat melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) yang ada di Malaysia dalam membantu warga negara Indonesia (WNI).
"Mulai dari memberikan bantuan logistik, keperluan dasar kebutuhan pangan para PMI, hingga memfasilitasi kepulangan tahanan Depoh Imigrasi Malaysia yang telah habis masa hukumannya," sambungnya.
Tengku juga mengapresiasi kepemimpinan Dubes Hermono yang telah meningkatkan pelayanan KBRI Kuala Lumpur sehingga memuaskan warga.
"Hal ini karena beliau sering terjun ke lapangan langsung menjumpai dan melayani PMI yang membutuhkan bantuan. Sehingga serasa baru kali ini PMI punya pelindung di negeri orang," tambahnya.
Di sisi lain, Tengku berharap Presiden Joko Widodo memfasilitasi dan membuka akses selebar-lebarnya bagi kepulangan para PMI di seluruh bandara atau pelabuhan internasional serta memfasilitasi sarana karantina kesehatan.
"Bahkan kalau bisa, kami meminta kepada Bapak Presiden Jokowi agar membentuk tim khusus gabungan dari kementerian atau lembaga terkait untuk pemulangan PMI Malaysia ini. Sehingga tim ini nanti bisa bekerja fokus dan maksimal untuk mempersiapkan dan menyambut kedatangan para PMI ini dengan mematuhi dan memenuhi segala aturan yang berlaku saat ini," ujarnya.
Tengku berharap, hal tersebut dapat segera dilaksanakan, mengingat PMI di Malaysia benar-benar semakin sulit.(RO/*)
