Harus Ada Kerja Sama Pusat-Daerah Tangani Pemulangan PMI
JAKARTA (4 November): Anggota Tim Pengawas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Timwas PPMI) yang juga anggota Komisi IX DPR RI, Fadholi menilai kerja sama Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah (Pemda) terkait pemulangan pekerja migran Indonesia (PMI) ke daerahnya harus terjalin kuat dan sinergis.
Fadholi mengatakan, PMI berasal dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga tidak mungkin hanya ditangani Pemerintah Pusat.
“Saya belum bisa yakin bahwa seluruh pemulangan PMI ditangani Pemerintah Pusat. Pemulangan PMI itu tentu akan mengalami kendala. Persoalan bagaimana sharing-nya, ini harus dibahas bersama antara Pemerintah Pusat dan pemda,” kata Fadholi seusai kunjungan kerja Timwas PPMI DPR RI ke Provinsi Jawa Timur, Rabu (3/11).
Menurut Legislator NasDem itu, perlu ada upaya kerja sama yang baik untuk memulangkan PMI ke daerahnya masing-masing.
“Saya yakin Gubernur Jawa Timur akan menyambut dengan baik untuk menangani kepulangan PMI, persoalan teknis nanti bisa dibicarakan. Kalau sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Pusat dan pemda hanya menangani kalau PMI itu sakit, saya pikir ini perlu dikaji ulang,” ungkapnya.
Fadholi juga mengatakan dalam rapat-rapat di DPR sudah ditekankan harus ada kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemda dalam menangani kepulangan PMI.
“Bayangkan kalau di Papua, di Kalimantan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), itu kan anggarannya sangat terbatas untuk menangani permasalahan PMI. Jika sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Pusat (BP2MI) tidak akan jalan,” ujarnya.
Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah I (Kabupaten Semarang, Kendal, Kota Salatiga, dan Kota Semarang) tersebut juga meminta agar karantina untuk PMI tidak terlalu lama.
“Kalau sudah dinyatakan negatif Covid-19, kenapa harus tetap dikarantina? Jangan-jangan berbahaya juga jika dikarantina dalam posisi negatif. Jika di situ ada orang yang positif justru bisa menularkan. Saya setuju dikarantina bagi yang benar-benar positif. Tapi kalau dinyatakan negatif, tidak perlu dikarantina berlama-lama,” ujarnya.
Fadholi menilai, waktu karantina yang lama bagi PMI menjadi persoalan karena setiap daerah memiliki kemampuan berbeda. Jawa Timur yang merupakan salah satu provinsi besar di Indonesia, masih kekurangan lokasi karantina bagi PMI yang pulang.
Berdasarkan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Timwas PPMI dengan pemerintah, salah satunya merekomendasikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) untuk membuka jalur baru kedatangan PMI, baik melalui jalur laut maupun udara untuk mencegah terjadinya penumpukan pada jalur kedatangan yang sudah ada. (dpr.go.id/*)
