Pembangunan Infrastruktur Harus Sinergis
JAKARTA (21 November): Pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara sinergi. Seperti pembangunan pelabuhan, maka harus ada akses jalan dan jembatan yang mendukung untuk trasportasi. Maka sinergitas pembangunan harus menjadi perhatian pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Robert Rouw saat memimpin Tim Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi V DPR RI ke Provinsi Jambi, Jumat (19/11).
Legislator NasDem itu menegaskan, pembangunan jembatan dan Pelabuhan Ujung Jabung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, mendesak untuk diprioritaskan dalam waktu dekat.
“Jangan pelabuhan ada, tetapi jalan tidak ada. Maka harus dibangun beriringan, sinergi kementerian harus ada dan harusnya kami yang bisa hubungkan itu. Makanya kami hadir di sini untuk satukan itu. Kami komit perjuangkan ini,” tegas Robert.
Pembangunan infrastruktur, tambah Legislator NasDem itu, merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan perekonomian di Indonesia.
“Pelabuhan Ujung Jabung nantinya bisa memberikan manfaat, seperti tempat ekspor hasil bumi di Jambi. Kalau lancar pasti akan mengangkat pendapatan daerah,” ucapnya.
Robert mengungkapkan, pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung sangat strategis bagi masyarakat di Provinsi Jambi sebagai prasarana yang berperan penting untuk pengangkutan produk hasil pertanian, perkebunan, serta sumber daya mineral sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Ketersediaan infrastruktur yang baik dapat menjadi mesin utama pemacu pertumbuhan ekonomi dan distribusi logistik, pendorong investasi, serta pemerataan hasil pembangunan demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Legislator NasDem dari Dapil Papua itu.
Ia menyatakan mendukung penuh pembangunan sarana prasarana infrastruktur dan transportasi, terutama konektivitas darat dan laut. Pihaknya menyampaikan hasil tinjauan Komisi V DPR yang dihadiri fraksi lengkap itu kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan.
“Agar program ini ke depan dilakukan sinergi, baik pelabuhan maupun jalan,” pungkasnya.
(dpr.go.id/*)
