Legislator NasDem Kota Bogor Komitmen Bantu Pelajar Kurang Mampu
BOGOR (23 November): Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi NasDem, Devie Prihartini Sultani didapuk menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Dana Hibah dan Bansos Pendidikan, BSM (Bantuan Siswa Miskin) tingkat SMA-SMK dan sederajat se-Kota Bogor, Selasa (23/11).
Dalam acara yang diadakan oleh Pemkot Bogor itu dihadiri Kepala Bagian Kesra dan jajaran, aspem Kota Bogor, Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah II Kota Bogor yang diwakili kehadirannya oleh Pak Harso, dan 20 kepala Sekolah SMA Swasta, serta 82 kepala sekolah SMK.
Devie mengatakan, kehadirannya sekaligus untuk memberikan masukan terkait pentingnya administrasi dalam Hibah Bansos. Menurutnya, ini menjadi satu bukti nyata bahwa Pemkot Bogor bersama DPRD mempunyai komitmen dalam membantu warga kurang mampu di tingkat SMA, SMK dan sederajat.
“Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemkot Kota Bogor dalam hal ini wali kota dan jajaran yang telah memberikan perhatian kepada warganya yang notabene adalah warga Kota Bogor meskipun tanggung jawab dan wewenang dari KCD ini adanya di tingkat provinsi, namun mereka juga adalah warga Kota Bogor dan pastinya warga Jabar,” kata dia, melalui keterangan tertulisnya, Rabu (24/11).
Devie juga mengingatkan pentingnya administrasi pendataan dalam laporan pertanggung jawaban ke depan yang harus sesuai peruntukannya dan tepat sasaran. Maka menurut dia parameter miskin atau kurang mampu itu jelas, bukan karena kedekatan, bukan karena hubungan saudara bukan karena suka atau tidak suka.
“Maka ke depan mungkin untuk bisa menyamakan parameter tingkat kurang mampu ini bisa memakai juga aplikasi SOLID yang sudah dilaunching oleh Dinsos yang terintegrasi dengan Dinkes, BPJS dan Disdukcapil. Apabila dirasa bisa memakai aplikasi ini maka perlu ditambah agar terintegrasi dengan Disdik dan KCD agar terukur dan tepat sasaran,” tambah dia.
Di samping bantuan hibah bansos BSM, menurut Devie, ada juga bantuan dalam bentuk sarana dan pra sarana serta pelunasan SPP yang tertunggak lagi-lagi bagi siswa yang kurang mampu terutama di masa pandemi yang dialami selama dua tahun belakangan.
“Saya juga mengingatkan kepada Bapak Ibu Kepsek sekota Bogor manakala ada anak didiknya ternyata belum mampu melunasi SPP-nya, dan belum berkesempatan mendapatkan bagian dari hibah pelunasan SPP namun anak didik kita memerlukan berkas untuk kelangsungan masa depannya apakah itu melanjutkan sekolah atau bekerja maka tolong bantu lah dengan memberikan foto copy ijazahnya dan berlegalisir, karena pada dasarnya sekolah tidak boleh menahan ijazah anak didik kita,” imbuhnya.
Masih kata Devie, dalam sesi tanya jawab ada beberapa hal yang menjadi keinginan para tenaga didik salah satunya syarat siswa penerima hibah bansos pelunasan ijazah maksimal kelulusan 5 tahun yang saat ini dalam perwali masih tertulis 3 tahun. Hal tersebut kata Devie sesuai dengan apa yang anggota Komisi 4 DPRD Kota Bogor minta dalam rapat hearring dengan SKPD agar perwali dirubah dari 3 menjadi 5 tahun.
“Saya dari komisi 4 terus berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Kota Bogor dalam hal ini kebutuhan-kebutuhan dari pihak sekolah dan anak didik kita, yang mana uang rakyat kembali lagi ke rakyat dalam bentuk pembangunan dan kesejahteraan sesuai kemampuan keuangan daerah,” ungkap dia.
Di akhir penutup Devie mengingatkan kepada kepada seluruh Kepala Sekolah dan tenaga didik agar lebih memperhatikan siswa didiknya agar tidak terjadi lagi tawuran-tawuran yang mana dalam beberapa bulan terakhir ini masih sering terjadi di Kota Bogor.
“Satgas pelajar satgas anti narkoba agar juga diberikan anggaran untuk melaksanakan tugasnya dengan baik yang selama ini anggaran itu masih dari hasil swadaya sendiri. Itulah poin yang kita dapat dari hasil sesi tanya jawab ini,” kata dia.
Devie pun berpesan kepada sekolah-sekolah yang memang siap melaksanakan PTM maka segala sesuatu nya disiapkan dengan baik. Pencegahan-pencegahan preventif harus dilakukan agar tidak terjadi kluster sekolah atau kalau memang belum siap Devie merekomendasikan daring saja dengan tetap menjaga kualitas pendidikan itu sendiri.
“Saya juga berpesan kepada KCD agar selalu berkomunikasi dengan komisi 4 untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu dan penting, jangan hanya ada kasus-kasus yang terjadi baru berkomunikasi, tak kenal maka tak sayang meskipun kewenangan dan tanggung jawabnya ada di tingkat provinsi namun anak-anak didik ini adalah warga Kota Bogor,” tandasnya.
(WH)
