Program BRILianpreneur Harus Lebih Masif
YOGYAKARTA (24 November): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung menyatakan perkembangan program BRILianpreneur yang diselenggarakan PT BRI (Persero) sudah cukup bagus.
Legislator NasDem itu mendorong agar program-program serupa dapat dilaksanakan secara lebih luas, mengingat pelaku UMKM di Indonesia berjumlah sangat besar.
“Ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja Komisi VI DPR ke Amerika Serikat. Kami mendapati pelaku UMKM yang sudah mendapatkan pembinaan dari BRI melalui program BRILianpreneur,” kata Martin di sela-sela agenda Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VI DPR ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (23/11).
Kedatangan Komisi VI DPR ke DIY, lanjut Martin, dalam rangka ingin mendalami sejauh mana cakupan program BRILianreneur, karena perkembangannya dinilai sudah cukup bagus.
“Program-program seperti ini seharusnya dapat dilaksanakan secara lebih luas dan lebih masif lagi,” tambahnya.
Ia mengatakan, selama ini UMKM hanya diperlakukan sebagai usaha kecil yang perlu dibantu. Namun sekarang dengan adanya program BRILianpreneur ini ada sarana bagi UMKM untuk naik kelas.
“Dan itu sudah terbukti meskipun skalanya masih kecil,” ujarnya.
Program BRILianpreneur, jelas Martin, baru berjalan tiga tahun dan pihak BRI juga masih mencoba untuk menyerap lebih banyak peserta.
“Mungkin mereka perlu melakukannya secara prudent (bijak) supaya pelaksanaannya bisa berkelanjutan. Kami pada prinsipnya sangat menyambut dan kami merasa cukup surprise juga bahwa sebenarnya BRILianpreneur sudah mengalami peningkatan yang cukup baik,” kata Martin.
Legislator NasDem dari Dapil Sumatera Utara II (Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Nias Selatan, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat) itu menambahkan, program BRILianpreneur adalah ending dari proses awal untuk meningkatkan kelas pelaku UMKM.
“Proses awal itulah yang mustinya diperbanyak,” pungkasnya.
(dpr.go.id/*)
