NasDem tidak Ingin Beban KPU Terlalu Berat di Pemilu 2024
JAKARTA (26 November): Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Saan Mustopa mengatakan DPR telah mengakomodasi rekomendasi Mahkamah Konstitusi (MK) tentang model Pemilu Serentak 2024.
“Kita memilih apa yang ditawarkan MK,” kata Saan dalam keterangan persnya, Kamis (25/11).
Legislator NasDem itu mengatakan model pemilu serentak tersebut terlihat dalam model pemilihan lima surat suara, pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif dilakukan dalam waktu yang sama.
Menurut Saan, hal itu sesuai dengan salah satu rekomendasi keserentakan pemilu yang dibuat MK saat sidang uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Setidaknya ada enam rekomendasi bentuk keserentakan yang dikeluarkan MK.
Selain itu, jelas Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI tersebut, DPR telah mengevaluasi terkait beban pemilu. DPR tidak ingin beban terlalu berat kembali dialami penyelenggara pada Pemilu 2024.
“Belajar dari pengalaman Pemilu 2019, ini sudah diantisipasi terkait beban,” ungkap Saan.
Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta) itu menambahkan antisipasi dilakukan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Dengan begitu tugas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 bisa disusun dengan baik.
“Tinggal PKPU mengatur lebih detail saja agar beban ini bisa diantisipasi,” ujar dia.
Terkait Informasi yang menyebutkan bahwa KPU dan pemerintah menyepakati pencoblosan pada 21 Februari 2024, Saan mengatakan bahwa Fraksi Partai NasDem DPR belum bersikap atas kabar itu.
“Jadi, nanti kita lihat pas ada rapat kerja dengan pemerintah, DPR, dan penyelenggara,” katanya.
Dia menyebut sikap Fraksi Partai NasDem DPR masih sama dengan sebelumnya yakni mendukung pencoblosan pada Mei 2024.
“Jadi belum ada titik temu antara penyelenggara dan pemerintah. Kita akan lihat saja,” ujar dia.
Sebelumnya beredar kabar, KPU bertemu dengan Presiden Jokowi membahas jadwal pencoblosan Pemilu 2024. Presiden didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.(medcom/*)
