NasDem Tegaskan Indonesia tak Akan Mundur dari Laut Natuna Utara
JAKARTA (2 Desember): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menghentikan pengeboran minyak dan gas di wilayah Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau.
“Jawaban kami sangat tegas, bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami,” kata Farhan dalam keterangan persnya, Kamis (2/12).
Pernyataan tersebut menanggapi kabar bahwa diplomat Cina mengirim surat ke Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk menghentikan pengeboran di wilayah maritim yang di klaim Cina masuk dalam teritori mereka.
Farhan memaparkan bahwa ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia yang disahkan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, dan menamakan wilayah itu sebagai Laut Natuna Utara pada 2017.
Cina keberatan dengan perubahan nama tersebut dan bersikeras bahwa jalur tersebut berada dalam klaim teritorialnya yang luas di Laut Cina Selatan yang ditandai dengan ‘nine-dash line’ (sembilan garis putus-putus) berbentuk U, sebuah batas yang ditemukan tidak memiliki dasar hukum oleh Pengadilan Arbitrase di Den Haag tahun 2016.
“(Surat itu) sedikit mengancam karena itu adalah upaya pertama diplomat Cina untuk mendorong agenda nine-dash line mereka terhadap hak-hak kami di bawah hukum laut,” kata Farhan.
Legislator NasDem itu mengatakan, Cina adalah mitra dagang terbesar dan sumber investasi terbesar kedua untuk Indonesia. Hal tersebut menjadi bagian penting dari ambisi Indonesia untuk menjadi negara dengan ekonomi papan atas.
Keadaan tersebut, tandas Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat I (Kota Bandung, Kota Cimahi), membuat para pemimpin Indonesia tetap diam tentang masalah tersebut untuk menghindari konflik atau pertengkaran diplomatik dengan Cina.
Farhan menambahkan, Cina dalam surat terpisah juga memprotes latihan militer Garuda Shield yang diselenggarakan pada Agustus lalu. Latihan tersebut melibatkan 4.500 tentara dari Amerika Serikat dan Indonesia, dan telah rutin digelar sejak 2009.
“Dalam surat resmi mereka, pemerintah Cina mengungkapkan keprihatinan mereka tentang stabilitas keamanan di daerah itu,” kata Farhan.
(RO/*)
