NasDem Dorong Sosialisasi Masif Obat Darurat Covid-19
JAKARTA (18 Januari): Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi menilai informasi terkait obat Covid-19 yang sudah mendapatkan persetujuan penggunaan dalam kondisi darurat, masih kurang disosialisasikan ke masyarakat.
Nurhadi mengemukakan itu saat Rapat Kerja (Raker) Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan POM, Penny Lukito, dan Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Suharyanto, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1).
Selain itu, Legislator NasDem tersebut meminta Ketua Satgas Penanganan Covid-19, agar karantina mandiri bagi pelaku perjalanan luar negeri tidak dijadikan sebagai ladang bisnis.
“Saya harap karantina mandiri bagi pelaku perjalanan luar negeri tidak dijadikan sebagai ladang bisnis, tetapi murni sebagai bagian dari pencegahan virus Covid-19 maupun varian Omicron,” tandasnya.
Nurhadi meminta oknum yang menyalahgunakan fasilitas gratis karantina untuk ditindak.
“Oknum yang meminta bayaran kepada para WNI yang mestinya mendapatkan fasilitas karantina gratis sesuai dengan aturan, harus ditindak tegas dan adil, agar di kemudian hari tidak terulang kembali,” tegasnya.
Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur VI (Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Blitar) itu juga berharap Menkes fokus mengejar target vaksinasi, khususnya untuk daerah yang belum memenuhi standar untuk bisa dilakukan vaksinasi booster.
“Karena saya lihat di berita, menurut data Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Akses Keadilan Kesehatan, tercatat baru 244 kabupaten/kota yang memenuhi syarat untuk menggelar vaksinasi booster atau dosis ketiga. Ini Artinya masih ada 290 kabupaten/kota yang cakupan vaksinasi dosis penuh kurang dari 60%. Padahal syarat kabupaten/kota yang bisa menggelar vaksinasi dosis ketiga ini harus dosis pertama 70% dan 60% untuk dosis kedua,” kata Nurhadi.
Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kabupaten/kota memang baru boleh melakukan vaksinasi booster asal vaksinasi lansia sudah mencukupi.
“Hal ini sengaja kita jadikan prasyarat karena masih ditemukan di kabupaten/kota, lansia yang tidak mau melakukan vaksinasi. Jadi daerah yang mau melakukan vaksinasi booster harus mencapai target lebih dulu. Kita berharap ini dapat memberikan insentif sehingga orang-orang yang ingin melakukan booster bisa mengejar ke kepala daerahnya untuk lebih rajin melakukan penyuntikan agar threshold nya dapat terpenuhi sehingga bisa lanjut ke vaksinasi booster,” pungkasnya.
(Heksa/Dis/*)
