Thita Apresiasi Garnita NasDem Jateng yang Terus Produktif dan Inovatif
SEMARANG (7 Maret) : Ketua Umum Garda Wanita (Garnita) Malahayati Partai NasDem Indira Chunda Thita Syahrul melantik jajaran Pengurus Garnita Malahayati NasDem Jawa Tengah masa bakti 2022-2027 di Hotel Grand Candi Semarang, Minggu (6/3). Acara pelantikan berlangsung meriah dengan penampilan tarian tradisional sebagai pembuka acaranya.
Pada kesempatan tersebut Thita yang tampak mengenakan baju berkelir biru itu hadir bersama jajaran pengurus Garnita Malahayati Partai NasDem. Selain itu hadir pula jajaran Pengurus DPW NasDem Jawa Tengah.
Dalam sambutannya, Thita mengatakan Garnita Malahayati NasDem Jawa Tengah merupakan organisasi sayap yang produktif dan kukuh berdiri dalam membangun bangsa dan negara.
“Garnita Jateng merupakan Garnita yang adaptif dan inovatif Untuk menjadi organisasi yang produktif,” kata Ketua Umum Garnita Malahayati NasDem, Indiri Chunda Thita.
Ia menekankan bahwa pelantikan ini merupakan proses dan dinamisasi organisasi yang menjadi parameter roda organisasi terus berjalan sesuai kebutuhannya.
Dalam kesempatan itu juga Thita menuturkan bahwa pihaknya saat ini juga terus menyoroti berbagai fenomena seperti diantaranya ketimpangan gender, penanganan Covid-19, hingga pembahasan RUU TPKS.
Untuk itu, Thita mendorong partisipasi aktif Garnita untuk berkontribusi dalam berbagai permasalahan yang tengah dialami oleh masyarakat.
“Garnita Malahayati Ibunda Perubahan. Peduli penuh kasih dalam jiwa yang tangguh demi Restorasi Indonesia,” kata dia.
Dalam acara pelantikan itu telah dikukuhkan jajaran pengurus Garnita Malahayati NasDem Jawa Tengah yang diketuai oleh Chairina Ulfah, dan Sindi Kartikasari sebagai sekretaris serta Yolanda Dwi Putri sebagai bendahara.
Sementara itu Ketua Garnita NasDem Jawa Tengah Chairina Ulfach dalam sambutannya juga menekankan pentingnya arti keberadaan Garnita NasDem untuk menjadi wadah lahirnya para politisi perempuan yang tangguh.
“Saya berharap dari Garnita lahir politisi perempuan yang akan duduk di legislatif, eksekutif, dan pemerintahan daerah untun memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak di Indonesia,” demikian tutup Chairina.
(WH)
