Penundaan Pemilu tak bisa Berdasarkan Big Data

JAKARTA (17 Maret): Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya menegaskan usulan penundaan pemilu tidak bisa hanya berdasarkan big data. Menurutnya, banyak aspek yang harus dipertimbangkan terkait penyelenggaraan pemilu.

“Benar (penundaan pemilu tak bisa berdasarkan big data). Banyak aspek yang kemudian menjadi pertimbangan kita,” kata Willy, Rabu (16/3).

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu menegaskan penundaan pemilu berdampak besar terhadap kenegaraan, di antaranya perpanjangan masa jabatan Presiden. Padahal konstitusi sudah membatasi masa jabatan Presiden karena Indonesia menganut sistem demokrasi.

“Demokrasi adalah pertimbangan yang kita pilih. Konstitusi juga yang mengikat kita semua,” tegas Willy.

Legislator NasDem itu mengatakan butuh konsensus untuk menyikapi keputusan penundaan pemilu. Pengambil kebijakan tidak bisa mengambil keputusan berdasarkan satu aspek, terutama dari big data yang bersumber dari interaksi masyarakat di dunia maya.

“Kebenaran itu kan tidak hanya membebek kepada suatu pembicaraan yang banyak dan itu menjadi sebuah kebenaran,” ujarnya.

Menurut Willy, perlu ada dialog mendalam membahas wacana tersebut. Sebab keputusan yang diambil bakal menentukan arah bangsa ke depan.

“Ini bukan lagi masalah kalah menang, bukan masalah banyak-banyakan lagi, tapi negara ini mau diarahkan ke mana. Semua butuh dialog dan konsensus bersama,” ujar dia.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur XI (Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, dan Sampang) itu menyampaikan NasDem tak akan menggunakan big data sebagai aspek utama dalam mengambil keputusan. Big data hanya difungsikan sebagai referensi.

“Kenapa politik itu dianggap memiliki seninya, memiliki kebijaksanaan, di sanalah kebijaksanaan berlaku. Tidak membebek pada data semata-mata,” pungkas Willy.

(medcom/*)