SYL Dianugerahi Gelar Profesor Kehormatan dari Unhas Makassar
MAKASSAR (17 Maret) : Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo (SYL) dianugerahi gelar profesor kehormatan dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar. SYL dinilai memiliki keahlian baik dalam teori hingga praktik serta mumpuni di berbagai keahlian mengelola pemerintahan dan hukum ketatanegaraan.
Demikian disampaikan Rektor Unhas Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu saat menyampaikan Surat Keputusan (SK) penetapan SYL sebagai guru besar kehormatan Unhas Makassar di Ruang Senat Akademik, Gedung Rektorat Unhas, Kamis (17/3).
“Ini tentu akan memperkaya dunia pendidikan tinggi di Indonesia khususnya di Unhas di mana anak-anak akan mendapatkan sumber ilmu yang bervariasi dari pakar murni akademisi dan pakar dalam karya,” kata Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu.
Prof Dwia menuturkan penetapan Mentan SYL menjadi profesor kehormatan telah melewati proses yang panjang dan tidak mudah. Bahkan menurut dia pihaknya membutuhkan waktu lama diawali dari usulan Fakultas Hukum yang mengusulkan namanya SYL sejak tahun 2017 silam.
“Ini tidak mudah, kami membutuhkan waktu yang lama, dan kami komitmen untuk memberikan titel profesor kehormatan dan ini sangat teliti dan seksama,” sambung Prof Dwia.
Prof Dwia juga mengucapkan selamat kepada mantan Gubernur Sulsel dua periode itu. Dia berharap apa yang telah diberikan SYL kepada bangsa dapat semakin luas lagi.
“Selamat kepada bapak Syahrul Yasin Limpo telah menjadi profesor kehormatan Unhas,” kata Prof Dwia.
Di hadapan para Civitas Akademika Unhas dan para tamu undangan, SYL menyampaikan orasi ilmiah berjudul “Hibridisasi Hukum Tata Negara Positivistik dengan Kearifan Lokal dalam Mengurai Kompleksitas Kepemerintahan”.
Menurut SYL, jalannya pemerintahan berbasis tata negara dan aturan administrasi yang rigid perlu dikawinkan dengan kearifan lokal agar memiliki spirit partisipatif yang dapat mendorong peran aktif masyarakat.
“Sistem hukum Indonesia harus mempertimbangkan basis budaya dan aspek sosiologisnya. Dengan begitu, teorisasi hukum dan pemerintahan memiliki pijakan konteks dan daya eksplanasi yang kuat untuk memecahkan masalah konkret,” kata SYL.
SYL menilai langkah yang perlu digagas dan komitmen yang harus ditegaskan adalah bangsa Indonesia berani menentukan apa yang terbaik bagi bangsanya. Termasuk dalam membangun teori hukum yang memiliki karakteristik ke-Indonesiaan.
“Pemikiran tersebut berangkat dari pengalaman saya dalam mengelola pemerintahan mulai dari Kepala Desa, Camat, Bupati, Gubernur hingga Menteri Pertanian saat ini. Ini juga bagian dari pergulatan saya dalam melihat teori dari pendidikan formal dan kenyataan di lapangan selama ini,” sambung dia.
Masih kata SYL, dalam konteks saat ini sebagai Menteri Pertanian RI maka pemikiran di atas telah mendorong Kementerian Pertanian untuk terus mendukung kemajuan pertanian modern tanpa meninggalkan kearifan lokal.
SYL pun terus mendorong para petani milenial dan transformasi digital dalam budidaya pertanian. Karena menurutnya dia menyadari betul saat ini sedang terbentuk generasi baru petani atau new peasant generation yang melek teknologi digital dan didorong oleh spirit entrepreneurship.
“Petani milenial ini kami harapkan bisa bahu-membahu dengan petani generasi sebelumnya dalam memajukan dan mendorong modernisasi pertanian Indonesia. Inilah kolaborasi antara pengetahuan baru dengan kearifan lokal yang sudah tumbuh sebelumnya,” demikian kata SYL.
(WH)
