NasDem Minta Regulasi M-LIN Dipercepat
JAKARTA (23 Maret): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Abdullah Tuasikal mendorong rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (M-LIN) untuk dapat ditindaklanjuti.
“Karena sebelumnya di dalam kesimpulan Rapat Kerja Komisi IV pernah tertulis pengalokasian anggaran Rp1,5 triliun untuk M-LIN, serta dukungan regulasi pelaksanaan program Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional. Maluku harus dapat disamakan dengan daerah lainnya,” ujar Abdullah saat Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3).
Abdullah juga meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperhatikan ketersediaan stok ikan menjelang Ramadan 2022. Ia juga mengapresiasi KKP yang tiga tahun terakhir (2019-2021) mampu memenuhi kebutuhan ikan saat Ramadan dan Idul Fitri.
“Pada bulan Ramadan permintaan ikan biasanya meningkat justru pada saat nelayan tidak melaut yaitu minggu pertama puasa dan saat lebaran dan beberapa hari setelahnya. Kondisi tersebut sering menimbulkan kenaikan harga ikan,” urai Abdullah.
Untuk itu, Legislator NasDem dari Dapil Maluku tersebut mendorong KKP melakukan antisipasi dengan mengoptimalkan produksi ikan budidaya disertai dengan perbaikan sistem penyimpanan.
“Sehingga menambah masa simpan produk perikanan untuk menjamin pasokan ikan pada saat menurunnya produksi perikanan tangkap karena nelayan tidak melaut,” tambahnya.
Terkait program prioritas KKP Tahun 2023, Abdullah meminta KKP memberi perhatian pada komoditas rumput laut yang dalam tujuh tahun terakhir mengalami penurunan produksi, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor untuk pemenuhan kebutuhan garam nasional.
“Kami berharap KKP memberikan prioritas pada program yang terkait dengan peningkatan produktivitas dan perbaikan kualitas garam dalam negeri melalui bantuan sarana dan prasarana, maupun dukungan teknologi,” pungkas Abdullah.
(Burhanuddin/Dis/*)
