Yessy Minta KKP Perhatikan Perairan Umum Darat
JAKARTA (24 Maret): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Yessy Melania mengingatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tidak hanya memperhatikan perairan laut, namun juga perairan umum darat. Sumber ikan di Indonesia bukan hanya dari laut, tapi juga dari perairan umum darat.
“Saya selalu suarakan ketika rapat dan hari ini saya juga hanya mau menuntut dan menggaris bawahi komitmen dan konsistensi KKP terhadap perairan umum darat,” ujar Yessy dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri KP, Sakti Wahyu Trenggono, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3).
Legislator NasDem itu juga menyampaikan aspirasinya mengenai bantuan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) KKP yang tidak terakomodasi di tahun 2020 dan 2021. Bantuan berupa benih ikan, pakan ikan, ikan hias dan beberapa program lain tidak terealisasikan dengan alasan keterbatasan anggaran.
Yessy mengimbau agar bantuan kapal 5GT yang diberikan Ditjen Perikanan Tangkap KKP untuk dapat dialihkan menjadi bantuan-bantuan yang sifatnya lebih kecil, situasional dan adaptif dengan kebutuhan di daerah. Karena tidak semua daerah yang ada di Indonesia memiliki perairan laut. Bantuan kapal 5GT yang diberikan pun dinilai tidak sesuai untuk wilayah perairan umum darat.
“Tapi kalau ini dipaksakan harus masuk dan diterima di dapil tentu tidak bisa. Sayang anggarannya Rp500 juta. Tapi kalau bisa dibedah, dibagi dengan bantuan yang kecil misalnya ketinting, pukat, jala dan lain-lain. Saya pikir ribuan rumah nelayan tradisional, nelayan-nelayan kecil itu bisa menikmati,” pinta Yessy.
Legislator NasDem dari Dapil Kalimantan Barat II (Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, dan Melawi) itu juga memberikan gambaran mengenai pentingnya sarana dan prasarana perairan umum darat untuk nelayan tradisional. Ia mencontohkan Danau Sentarum yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalbar. Setiap mengalami kekeringan, 2.500 ton ikan di danau Sentarum mati sia-sia karena tidak ada sarana dan tidak ada jalur untuk stocking ikannya.
“Kami memahami bahwa anggarannya sangat sedikit, sangat kecil dan harus berbagi seluruh Indonesia. Tapi komitmen dan program yang sekiranya tepat sasaran di dapil bisa diprioritaskan. Kita tidak menuntut yang lebih dari anggaran yang kita punya, tapi yang sudah ada dijalankan dan dipetakan dengan kebutuhan dapil masing-masing,” tutupnya.
(dpr.go.id/*)
